Page 18 - BULETIN 1225

BULETIN Parlementaria

RUU Kepariwisataan Dinilai
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Ada Perhatian Khusus

Dalam SDM

nggota Komisi X
“Untuk mencapai hal tersebut
DPR RI Dewi Coryati aja Borobudur aturan main yang maka perlunya pengaturan hukum
seperti seperti inilah yang namanya
mengungkapkan pariwisata berkelanjutan perlu dalam bidang pariwisata sehingga
bahwa dalam RUU diperhatikan dengan baik. perlindungan hukum terhadap wisata
A Kepariwisataan sangat penting. dengan begitu
yang sedang dibentuk, perlu ada kegiatan yang berhubungan dengan
perhatian khusus dalam sumber pengamanan keselamatan wisata
daya manusia untuk pariwisata. kelestarian dan semuanya bisa
Terlebih, pariwisata dan ekonomi UNDANG-UNDANG terlaksana,” lanjutnya.
kreatif sangat diharapkan menjadi PARIWISATA INI PERLU Diketahui, Komisi X DPR RI
tulang punggung perekonomian di menggelar Rapat Dengar Pendapat
Indonesia dan itu memungkinkan JUGA DIUBAH KARENA Panja RUU Kepariwisataan yang
dan sejarah itu sudah terjadi. INDUSTRI DI INDONESIA terdiri dari beberapa agenda
“Tadi memang revisi undang- MEMASUKI ERA 4.0. Pendalaman NA dan Draf RUU
undang ini perlu dilakukan karena MAKA DARI ITU KITA Kepariwisataan. Adapun substansinya
terjadinya perubahan di dalam PERLU MENDAPATKAN seperti pendanaan kepariwisataan,
hidup kita ini sekarang kita memakai PERLINDUNGAN tanggung jawab dan wewenang,
era digital di mana banyak sekali hak dan kewajiban serta peran
yang dilakukan pariwisata yang HUKUM DENGAN LEBIH masyarakat, serta penyelenggaraan
berhubungan dengan digitalisasi dan BAIK kepariwisataan. l hal/aha
itu tidak tercakup di dalam di dalam
undang-undang Yang ada sekarang
dan kemudian juga perubahan
tren-tren ini harus diantisipasi
dengan adanya perubahan dalam
undang-undang,” ujar Dewi dalam
Rapat Dengar Pendapat Panja RUU
Kepariwisataan dengan Eselon I
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
di Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).
Lebih lanjut, undang-undang
pariwisata ini perlu juga diubah
karena industri di Indonesia
memasuki era 4.0. Maka dari itu kita
perlu mendapatkan perlindungan
hukum dengan lebih baik. Terlebih Scan QR
ketika Indonesia ingin mengeksplor, untuk berita
selengkapnya
bukan mengeksploitasi dalam
memberikan sentuhan sehingga FOTO: EOT/PDT
menjadi lebih menarik dan tidak
menimbulkan masalah. Salah contoh Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati saat Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI.

18 Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022