Page 16 - BULETIN 1225
P. 16
BULETIN Parlementaria
Komisi VIII Serap Aspirasi Terkait
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Revisi UU Ibadah Haji dan Umrah
omisi VIII DPR RI
jemaah haji. Saudi tidak terduga
melakukan Kunjungan
lagi, lompatan-lompatan Arab Saudi
Kerja (Kunker) Spesifik
Undang-Undang Haji kita,” ungkap
ke Kota Banjarbaru,
ADA SISA KUOTA TIDAK
Marwan di Asrama Haji Banjarbaru,
K Provinsi Kalimantan SETIAP TAHUN KITA ini tidak bisa kita ikuti lagi dengan
Selatan dalam rangka menyerap TERPAKAI DUA RIBUAN, Kalimantan Selatan, Kamis (3/11).
aspirasi untuk upaya merevisi ADA YANG MENINGGAL, Marwan menjelaskan bahwa
UU No. 8 Tahun 2019 tentang saat ini, urusan haji di Arab Saudi
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan SAKIT, ADA YANG TIBA- sebagian besar tidak lagi diurus
Umrah. Tim Kunker Spesifik yang TIBA MEMBATALKAN oleh Menteri Haji melainkan oleh
dipimpin oleh Marwan Dasopang ITU RATA-RATA DUA perusahaan. Oleh karena itu, Komisi
tersebut meminta pendapat dan RIBU. DUA RIBU INI VIII DPR RI khawatir akan selalu
pemikiran dari akademisi yaitu MENJADI SIA-SIA ada perubahan dalam pelaksanaan
Universitas Islam Negeri (UIN) KARENA DIBATASI OLEH ibadah haji di tahun mendatang
Antasari Banjarmasin serta para sehingga diperlukan undang-
tokoh ulama setempat. UNDANG-UNDANG undang yang lebih fleksibel. Marwan
“Komisi VIII DPR RI juga menegaskan bahwa jangan
sudah memasukkan sampai perumusan peraturan ini
ke Badan Legislasi menyebabkan perubahan undang-
(Baleg) tentang revisi undang, melainkan cukup revisi saja
UU No. 8 Tahun 2019, agar prosesnya dapat dipercepat.
karena undang- “Setiap tahun kita ada sisa kuota
undang kita ini tidak terpakai dua ribuan, ada yang
tidak bisa lagi meninggal, sakit, ada yang tiba-tiba
mengantisipasi membatalkan itu rata-rata dua ribu.
perubahan cara- Dua ribu ini menjadi sia-sia karena
cara pihak Arab dibatasi oleh undang-undang, tidak
Saudi menetapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI boleh pindah dari reguler ke khusus.
Marwan Dasopang.
Kami ingin merubah pasal itu,” ujar
Politisi Fraksi PKB tersebut.
Sementara itu, Wakil Rektor UIN
Antasari Banjarmasin, Akhmad Sagir
mendukung upaya revisi undang-
undang yang dilakukan oleh Komisi
VIII DPR RI secara akademis.
Namun, Sagir meminta adanya
sosialisasi yang baik ke masyarakat.
“Saya kita perlu adanya pasal
yang fleksibel terhadap ongkos
atau setoran jemaah haji. Diantara
teman-teman ini mungkin juga ada
yang baru setor di umur sekitar 50 Scan QR
untuk berita
tahun. Saya kira penting untuk bisa selengkapnya
FOTO: UBD/PDT masuk ke haji khusus. Kami secara
institusi mendukung klausul itu,”
ungkapnya. l uf/aha
16 Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022
