Page 21 - BULETIN 1225
P. 21
Anggota Baleg
Tekankan Perkuat Pengawasan
Obat dan Makanan
nggota Badan
Legislasi (Baleg)
DPR RI Darori
Wonodipuro
A menegaskan
pengawasan terhadap obat
dan makanan merupakan suatu
yang mutlak harus dilakukan.
Untuk itu, pihaknya menyambut
baik pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang
Pengawasan Obat dan Makanan
(POM) yang diusulkan oleh
Komisi IX DPR RI.
“Prinsipnya saya sangat
mendukung hal ini (RUU
tentang Pengawasan Obat
dan Makanan) sehingga tidak
banyak korban kedepannya
seperti yang terjadi sampai
sekarang ini,” ujarnya dalam
Rapat Harmonisasi RUU
tentang Pengawasan Obat dan FOTO: AFR/PDT
Makanan, di Gedung Nusantara
I, Senayan, Jakarta, Selasa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro.
(8/11/2022).
Darori menjelaskan, pengawasan obat dan makanan
selama ini ia merasa tidak dapat diperkuat lagi. “Nah ini saya
ada pengawasan terhadap mohon di sini nanti mungkin agak
obat dan makanan yang TIDAK ADA rinci kewenangan dan tanggung
benar-benar dilakukan di PENGAWASAN jawabnya (terhadap pengawasan
Indonesia. Di Indonesia, ia TERHADAP OBAT DAN obat dan makanan). Ini yang perlu
menyebut, peredaran obat kedepannya,” imbuh Legislator Dapil
utamanya terlalu bebas, bahkan MAKANAN YANG BENAR- Jawa Tengah VII ini.
pengawasannya terkesan BENAR DILAKUKAN DI Lebih lanjut, Darori menyarankan
sangat terbatas. INDONESIA agar pengawasan obat dan makanan
“Sehingga untuk mencari lebih kuat lagi, Badan POM (BPOM)
obat baik itu pakai resep, tanpa seperti Pakistan masih tertib (dalam nantinya perlu membentuk tim
pakai resep pun bisa. Bahkan peredaran obat), Jepang apalagi penyidik. “Walaupun korwas-nya ada Scan QR
untuk berita
ada orang mengatakan satu Singapura,” imbuh Politisi Fraksi di polisi, jangan semua diserahkan selengkapnya
hari kita beli obat satu truk pun Partai Gerindra ini. kepada polisi, polisi tanggung
bisa. Nah ini kita bandingkan Oleh sebab itu, ia berharap jawabnya sudah cukup banyak,”
dengan negara tetangga nantinya melalui RUU ini, usulnya. l bia/aha
Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022 21