Page 15 - BULETIN 1225

“Semua narasumber (pakar
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gandung Pardiman: energi UGM) menyampaikan bahan
yang berbobot dengan perspektif
Terlambat
energi masa depan dibangun
berdasarkan data dan fakta,
memikirkan masa depan dan potensi
Manfaatkan
bangsa Indonesia,” tandas Legislator
Dapil D.I. Yogyakarta ini.
Sementara itu, imbuhnya, para
EBET Negara Bisa
pakar energi di UGM dan juga
manfaat yang luar biasa dari segi
Bangkrut Komisi VII DPR RI setuju banyak
pertumbuhan ekonomi, terbukanya
lapangan kerja, serta potensi
pengelolaan sumber daya alam.
“Jika dibiarkan masalah pemanfaatan
EBET ini maka negara ini akan
nggota Komisi VII dan mana yang tidak setuju untuk bangkrut,” pungkas Gandung.
DPR RI Gandung diambil sebuah kesimpulan dan Peneliti Pusat Studi Energi
Pardiman mendorong kesepakatan sehingga tidak terlalu (PSE) UGM Prof Deendarlianto
pemerintah untuk lama agar RUU EBET bisa segera menilai, untuk mencapai target
A segera mengirimkan diparipurnakan,” tandas Gandung pemerintah mencapai net zero
Daftar Inventaris Masalah (DIM) disela Focus Group Discussion emissions pada 2060 diperlukan
terkait penyusunan Rancangan (FGD) RUU EBET di Fakultas Teknik peningkatan penggunaan bauran
Undang-Undang (RUU) Energi Baru Universitas Gadjah Mada (UGM), energi EBT 2,32 persen per tahun.
dan Energi Terbarukan (EBET) agar Yogyakarta, Kamis (3/11). Setara 3-4 Giga Watt. Dari RUU ini,
bisa segera selesai tahun 2022 ini. Politisi Fraksi Partai Golkar ini ia berpendapat, perlu memperkuat
Gandung menambahkan agar jangan mengatakan hasil diskusi FGD industri manufaktur nasional dengan
sampai pemerintah menunda-nunda tersebut akan menjadi bahan menjadikan pengembangan SDM
lagi, sebab, tahun 2022 ini RUU EBET masukan berharga ketika nanti di pendidikan-pendidikan vokasi.
diharapkan selesai sebagai hasil kerja pemerintah mengirimkan DIM untuk “Serta, regulasi pendukung sesuai
legislasi Komisi VII DPR RI. didiskusikan. Menurutnya, RUU EBET proyeksi kemampuan industri dalam
“Saya mohon kementerian terkait ini nasibnya seperti UU Batubara negeri dalam rangka meningkatkan
yang disebutkan dalam Surpres yang dulu, dimana banyak pihak kapasitas SDM dan kemandirian
segera menyusun DIM dan kita yang setuju banyak pula yang tidak teknologi dan ekonomi nasional ,”
bicarakan bersama mana yang setuju setuju. tutup Deendarlianto. l oji/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat FGD dalam rangka Kunjungan Kerja Legislasi RUU EBET Komisi VII DPR RI.

Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022 15