Page 17 - BULETIN 1254

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi X Soroti Permasalahan

Pelaksanaan Asesmen Nasional

di Sulawesi Tenggara

terdiri dari Asesmen Kompetensi
Minimal, Survei karakter dan Survei
Lingkungan Belajar. "Ini nampaknya
hal serius yang harus ditindaklanjuti
karena, UN menjadi AN tidak
semudah yang diprogramkan dari
pusat," kata Faqih.
Kemudian, Faqih menyoroti
kontribusi pembinaan Pendidikan
Non-Formal dalam peningkatan
keterampilan dan pengembangan
SDM masyarakat. Akan tetapi, Faqih
melihat penyelenggaraan Pendidikan
Nonformal, secara umum masih
kurang optimal dan menyisakan
FOTO: QQ/PDT beberapa permasalahan, mulai
dari rendahnya mutu dan tidak
terpenuhinya standar, sampai
minimnya dukungan pendanaan, baik
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik dari pusat maupun daerah.
Komisi X DPR RI di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Prov. Sulawesi Tenggara, Kamis
(6/7/2023). "Sekarang kita mendengarkan
bahwa ada beberapa hal
kepentingan mereka yang belum
terakomodasi, sehingga bahkan
omisi X DPR RI masih Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, mereka sampai menyampaikan,
menemukan beberapa Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi jika Kemendikbudristek tidak ingin
permasalahan dalam Tenggara, dan pihak terkait lainnya mengurusi mereka, mereka akan
pelaksanaan Asesmen di Aula Bahteramas Kantor Gubernur pindah ke kementerian lain, dalam
K Nasional (AN). Dimana Sulawesi Tenggara, Prov. Sulawesi hal ini mereka menyebut akan pindah
dalam hal ini pemerintah pusat, Tenggara, Kamis (6/7). ke Kementerian Perindustrian dan
yakni Kementerian Pendidikan, "Pemangku kepentingan Kementerian Ketenagakerjaan," kata
Kebudayaan, Riset dan Teknologi pendidikan di daerah itu merasa Faqih.
(Kemendikbudristek) belum belum dilibatkan sama sekali, jadi Oleh karena itu, Faqih berharap
melibatkan pemangku kepentingan AN itu seperti program tersendiri, program pendidikan yang
pendidikan, seperti komite salah satunya tidak melibatkan tidak dicanangkan oleh Kemendikbudristek
pendidikan dan dewan pendidikan. melibatkan komite pendidikan, dewan tidak hanya berjangka pendek tetapi
Hal itu disampaikan Wakil Ketua pendidikan dan lain sebagainya," kata perlu ada kepastian berkelanjutan
Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih Faqih. lebih lama. "Pendidikan kita sudah
Scan QR sesudah melakukan pertemuan Legislator Fraksi PKS itu sepakat di Komisi X, visinya bukan visi
untuk berita
selengkapnya antara Tim Kunjungan Kerja menjelaskan, pada tahun 2021, pemerintah, apalagi visi partai politik,
Spesifik Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek secara resmi tidak bisa, harus visi negara dan
Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Ujian Nasional kembali kepada konstitusi negara,"
yang diwakilkan oleh Sekretaris (UN) resmi digantikan AN, yang tukasnya. qq/aha

Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023 17