Page 22 - BULETIN 1254

BULETIN Parlementaria

BAKN Tegaskan Pemberian PMN
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jangan Tanggung-Tanggung

Hendrawan menilai PT. PAL sendiri
telah memperoleh PMN sejak 15
BAKN yaitu PT. Pelindo dan PT. PAL, Prof.
tahun lalu dan sampai saat ini kondisi
keuangannya belum membaik secara
signifikan.
PT. Pelindo sendiri saat ini
dalam rangka penyatuan atau
merger dari 4 Pelindo menjadi satu,
sehingga membutuhkan suntikan
dana segar dalam pengelolaan 110
pelabuhan-pelabuhan yang ada di
Indonesia, agar dapat benar-benar
dimanfaatkan sebagai kekuatan
FOTO: NDY/PDT ekonomi maritim Indonesia.
Hendrawan juga memaparkan
hasil temuan Badan Pemeriksa

kepada perusahaan-perusahaan
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno saat memimpin Keuangan terhadap pemberian PMN
pertemuan dengan jajaran direksi PT. PAL (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) juga Pejabat Kementerian BUMN BUMN, yang menurut hasil temuan
dan Kementerian Keuangan RI, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (5/7/2023).
BPK pemberian tambahan PMN
tersebut tidak melalui kajian yang
memadai.
akil Ketua Badan sebagai bahan dukungan BAKN "Artinya tidak ada koordinasi
Akuntabilitas dalam melakukan penelaahan, dengan kementerian teknis,
Keuangan Negara Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (5/7). misalnya BUMN di sektor kelautan
(BAKN) DPR Menurut Hendrawan, pemerintah mestinya harus ada koordinasi
W RI Hendrawan memang memiliki keterbatasan dengan Kementerian Kelautan,
Supratikno meminta kepada anggaran, tapi prioritas anggaran BUMN di sektor Pelabuhan dengan
pemerintah, khususnya yang harus diperbaiki. Dalam laporan Kementerian Perhubungan,
Kementerian Keuangan, untuk keuangan Pemerintah Pusat tahun koordinasinya tidak maksimal,"
tidak memberikan suntikan dana 2021, jumlah PMN yang sudah tutupnya.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dikeluarkan Pemerintah kurang lebih Berdasarkan Undang-Undang
secara setengah-setengah kepada sekitar Rp2.377 Triliun, namun sampai Nomor 28 Tahun 2022 tentang
perusahaan BUMN yang memang saat ini belum jelas dampak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
BUMN HARUS KUAT membutuhkan, mengingat hal itu pemberian PMN itu apa. Negara Tahun Anggaran 2023
hanya memperpanjang penderitaan "Dan ini tidak ada laporan yang disebutkan bahwa, Penyertaan Modal
perusahaan tersebut. jelas efisiensinya efektifitasnya, Negara yang selanjutnya disingkat
Hal tersebut diungkapkan usai itu sebabnya kami meminta PMN adalah pemisahan kekayaan
memimpin pertemuan dengan Kementerian Keuangan memberi negara dari APBN untuk dijadikan
jajaran direksi PT. PAL (Persero) dan laporan dan sampai hari ini belum," sebagai modal Perusahaan Negara Scan QR
untuk berita
PT. Pelindo (Persero) juga Pejabat tandasnya. dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya selengkapnya
Kementerian BUMN dan Kementerian Sementara itu terkait dua serta Lembaga/Badan Lainnya, yang
Keuangan RI, terkait meminta masukan perusahaan BUMN yang menjadi pengelolaannya dilakukan secara
jajaran direksi BUMN terhadap PMN lokasi peninjauan BAKN DPR RI korporasi. ndy/aha

22 Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023