Page 20 - BULETIN 1254

BULETIN Parlementaria

Pembentukan 27 RUU
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kabupaten/Kota, Produk

Hukum yang Perhatikan Kearifan

BALEG Lokal

nggota Badan potensi daerah budaya dan nilai adat Untuk itu, dalam pengembangan
Legislasi (Baleg) DPR masyarakat setempat. sumberdaya manusia sejatinya perlu
RI Guspardi Gaus “Karena itu (belum adanya mengedepankan nilai-nilai kearifan
menyatakan menerima karakteristik potensi daerah lokal tersebut. Lantaran nilai yang
A pengharmonisasian budaya dan nilai adat masyarakat terkandung dalam kearifan lokal
pembulatan dan pemantapan dalam undang-undang) sudah sudah hidup dan tinggal bersama
konsepsi 27 RUU Kabupaten/ selayaknya dilakukan penyesuaian dengan masyarakat.
Kota. Hal ini mengingat dasar dan pembaharuan produk hukum “Sehingga mudah diterima
hukum pembentukan provinsi yang yang dijadikan dasar dalam bentuk oleh masyarakat, di era modern
menaungi telah berubah, maka dasar undang-undang kabupaten/kota kearifan lokal juga berfungsi sebagai
hukum kabupaten/kota di bawahnya tersebut diatas,” ujarnya dalam pengendali terhadap pengaruh
harus mendasarkan pada peraturan di Gedung Nusantara I, Senayan, budaya luar yang destruktif dalam
perundang-undang yang terbaru Jakarta, Kamis (6/7). dinamika kehidupan sosial budaya,
yang berlaku lagi di Indonesia. Multikulturalisme atau perbedaan potensi nilai-nilai kearifan lokal
Di samping itu, tidak sedikit pula budaya menurut Politisi Fraksi penting untuk digunakan dalam
dasar hukum pembentukan undang- PAN itu adalah kekayaan bangsa penguatan karakter bangsa dan
undang kabupaten/kota yang Indonesia yang sangat berharga merekat ketahanan nasional,”
belum memperhatikan karakteristik termasuk kearifan lokal di dalamnya. tuturnya.
Dengan adanya penguatan
karakteristik potensi budaya dan
kearifan lokal pada setiap daerah
kabupaten/kota ini juga merupakan
upaya memajukan kesejahteraan
umum masyarakat di daerah. Karena
itu kerjasama antara pemerintah
Kabupaten/Kota satu dengan
kabupaten/kota yang lain dapat
dilakukan.
“Pandangan ini (kerja sama
antar pemerintah kabupaten/kota)
berangkat dari potensi keragaman
yang dimiliki oleh masing-masing
daerah, dengan dibukanya peluang
kerjasama antar kabupaten/
kota tersebut maka akan terjadi
FOTO: DEP/PDT pertukaran potensi sumber daya Scan QR
untuk berita
untuk saling menguatkan antar
selengkapnya
kabupaten/kota,” pungkas Legislator
Anggota Baleg DPR RI Guspardi Gaus (kanan) saat menyerahkan pandangan fraksinya di sela-sela Rapat Pleno Dapil Sumatera Barat II itu.
Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Gedung Nusantara I,
Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2023). gal/aha

20 Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023