Page 2 - BULETIN 1254

BULETIN Parlementaria

Regulasi Komprehensif Bidang
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kesehatan Telah Disahkan

apat Paripurna DPR RI
mengesahkan Omnibus
Law Rancangan
Undang–Undang (RUU)
R tentang Kesehatan
menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan itu diambil dalam
Rapat Paripurna DPR ke-29 masa
persidangan V Tahun Sidang 2022-
2023 di Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta, Selasa (11/7).
Dalam rapat itu, Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua
Panja RUU Kesehatan Emanuel
Melkiades Laka Lena menyampaikan
laporannya terkait pembahasan RUU
Kesehatan. Melki menyebut RUU
tersebut telah mengalami proses FOTO:JKA/PDT
pengembangan substansi yang
ekstensif selama kurang lebih 3 (tiga) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan
laporannya terkait pembahasan RUU Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V Tahun Sidang
bulan terakhir. 2022-2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
“RUU ini merupakan regulasi
penting yang komprehensif di bidang
kesehatan sehingga diharapkan
dapat mengatasi masalah kesehatan rencana induk bidang Kesehatan Kemudian, pengaturan mengenai
yang ada dan meningkatkan derajat (RIBK) dengan memperhatikan pendidikan kedokteran, Konsil,
kesehatan masyarakat di Indonesia,” penganggaran berbasis kinerja. Kolegium, Organisasi Profesi
ungkap Melki. Menurutnya, pengalokasian dan Majelis Kehormatan Disiplin
Lebih lanjut, Melki meyampaikan anggaran kesehatan tersebut Kedokteran di dalam RUU Kesehatan
beberapa isu krusial yang menyita termasuk memperhatikan ini sudah mengalami pembahasan
perhatian masyarakat dan juga penyelesaian permasalahan yang cukup panjang dengan
menjadi bagian serius di dalam Kesehatan berdasarkan beban melibatkan seluruh pemangku
pembahasan Panja. Terkait penyakit atau epidemiologi. Dalam kepentingan dari berbagai sudut
pendanaan kesehatan, Pemerintah penyelenggaraan pun upaya pandang.
Pusat dan Pemerintah Daerah kesehatan, pelibatan tanggung “Pada akhirnya, pembahasan
wajib memprioritaskan anggaran jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pengaturan di dalam
Kesehatan untuk program dan dan Pemerintah Pusat harus RUU tentang Kesehatan ini dilakukan
kegiatan dalam penyusunan APBN diselaraskan. semata-mata demi memajukan
dan APBD. Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini kesehatan masyarakat Indonesia
Pemerintah Pusat juga memastikan, tenaga medis dan baik di masa normal maupun di
mengalokasikan anggaran kesehatan tenaga kesehatan saat menjalankan masa krisis, menyediakan pelayanan
dari APBN, sedangkan pemerintah praktik berhak mendapatkan kesehatan terbaik sehingga Scan QR
untuk berita
mengalokasikan anggaran kesehatan pelindungan hukum sepanjang masyarakat memiliki kesempatan selengkapnya
dari APBD sesuai dengan kebutuhan melaksanakan tugas sesuai dengan yang luas dalam mengaksesnya,"
kesehatan program nasional maupun standar dan etika profesi, serta pungkas Melki.
daerah yang dituangkan dalam kebutuhan kesehatan pasien. ann/aha

2 Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023