Page 5 - BULETIN 1254

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dua Fraksi di DPR Tolak

Pengesahan UU Kesehatan

raksi Partai Demokrat
dan waktu pembahasan yang cukup
perlindungan terhadap tenaga medis
dan Fraksi PKS menjadi
dua fraksi di DPR RI yang
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga
terburu-buru.
menyoroti mandatory spending yang
menolak menyetujui panjang. Sehingga terkesan sangat dan tenaga kesehatan secara hukum.
“Berdasarkan catatan penting
F disahkannya Rancangan tersebut diiringi semangat dihapuskan.
Undang-Undang (RUU) tentang keberpihakan terhadap rakyat Padahal, menurutnya, mandatory
Kesehatan. Hal tersebut terungkap Indonesia dengan ini Fraksi Partai spending penting untuk menyediakan
dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Demokrat menolak RUU tentang pembiayaan pelayanan kesehatan
Masa Sidang V Tahun 2022-2023 kesehatan untuk disahkan menjadi yang berkesinambungan dengan
yang disiarkan secara langsung dan undang-undang pada pembicaraan ketersediaan jumlah anggaran yang
terbuka oleh DPR RI. tingkat II,” pungkasnya. cukup. Selain itu juga agar ada
Dalam penjelasan Fraksi Partai Senada dengan Fraksi Partai jaminan anggaran kesehatan yang
Demokrat yang dibacakan oleh Wakil Demokrat, Fraksi PKS, dalam dapat teralokasi secara adil dalam
Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf pendapat fraksi yang dibacakan oleh rangka menjamin peningkatan derajat
Macan Effendi dalam rapat paripurna anggota Komisi IX DPR RI, Netty kesehatan masyarakat.
tersebut, setidaknya ada tiga alasan Prasetiyani ini dikatakan bahwa ayu/aha
fraksinya menolak RUU Kesehatan RUU Kesehatan tersebut berpotensi
tersebut untuk disahkan menjadi menghilangkan lapangan kerja bagi
Undang-undang. tenaga medis dan kesehatan warga
“Dalam proses pembahasan RUU negara Indonesia (WNI). Pasalnya,
Kesehatan, Kami mencermati adanya RUU Kesehatan yang menggunakan
sejumlah persoalan mendasar dari metode omnibus law mengatur
RUU Kesehatan ini. Untuk itu izinkan pemanfaatan tenaga kesehatan dan
kami menyampaikan beberapa tenaga medis warga negara asing
catatan penting dari Fraksi Partai (WNA).
Demokrat,” ujar Dede dalam rapat "Hilangnya kesempatan kerja
paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, bagi tenaga kerja Indonesia, baik itu
Selasa (11/7). karena masuknya tenaga kerja asing
Pertama, lanjut Dede, Kebijakan ataupun karena hilangnya aturan
Pro Kesehatan yang telah ditetapkan yang memperbolehkan
minimal 5 persen dari APBN yang sebuah pekerjaan, tentu
diamanatkan dalam undang-undang tidak dapat diterima,"
nomor 36 tahun 2009 tentang ujar Netty.
kesehatan pada pemerintahan Perlu ada
Presiden Ke-6 Susilo Bambang
Yudhoyono hendaknya dapat
ditingkatkan jumlahnya. Selain itu
Fraksi Partai Demokrat juga menilai
adanya indikasi liberalisasi tenaga
kesehatan dan tenaga medis asing
Scan QR yang sangat berlebihan.
untuk berita
selengkapnya Tidak hanya itu, Fraksi Partai FOTO: JKA/PDT
Demokrat juga menilai selama proses
penyusunan dan pembahasan RUU Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
Kesehatan kurang memberikan ruang (11/7/2023).

Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023 5