Page 5 - BULETIN 1254
P. 5

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Dua Fraksi di DPR Tolak


               Pengesahan UU Kesehatan






                       raksi Partai Demokrat
                                               dan waktu pembahasan yang cukup
                                                                               perlindungan terhadap tenaga medis
                       dan Fraksi PKS menjadi
                       dua fraksi di DPR RI yang
                                                                               Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga
                                               terburu-buru.
                                                                               menyoroti mandatory spending yang
                       menolak menyetujui      panjang. Sehingga terkesan sangat   dan tenaga kesehatan secara hukum.
                                                  “Berdasarkan catatan penting
              F disahkannya Rancangan          tersebut diiringi semangat      dihapuskan.
               Undang-Undang (RUU) tentang     keberpihakan terhadap rakyat       Padahal, menurutnya, mandatory
               Kesehatan. Hal tersebut terungkap   Indonesia dengan ini Fraksi Partai   spending penting untuk menyediakan
               dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29   Demokrat menolak RUU tentang   pembiayaan pelayanan kesehatan
               Masa Sidang V Tahun 2022-2023   kesehatan untuk disahkan menjadi   yang berkesinambungan dengan
               yang disiarkan secara langsung dan   undang-undang pada pembicaraan   ketersediaan jumlah anggaran yang
               terbuka oleh DPR RI.            tingkat II,” pungkasnya.        cukup. Selain itu juga agar ada
                  Dalam penjelasan Fraksi Partai   Senada dengan Fraksi Partai   jaminan anggaran kesehatan yang
               Demokrat yang dibacakan oleh Wakil   Demokrat, Fraksi PKS, dalam   dapat teralokasi secara adil dalam
               Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf   pendapat fraksi yang dibacakan oleh   rangka menjamin peningkatan derajat
               Macan Effendi dalam rapat paripurna   anggota Komisi IX DPR RI, Netty   kesehatan masyarakat.
               tersebut, setidaknya ada tiga alasan   Prasetiyani ini dikatakan bahwa   ayu/aha
               fraksinya menolak RUU Kesehatan   RUU Kesehatan tersebut berpotensi
               tersebut untuk disahkan menjadi   menghilangkan lapangan kerja bagi
               Undang-undang.                  tenaga medis dan kesehatan warga
                  “Dalam proses pembahasan RUU   negara Indonesia (WNI). Pasalnya,
               Kesehatan, Kami mencermati adanya   RUU Kesehatan yang menggunakan
               sejumlah persoalan mendasar dari   metode omnibus law mengatur
               RUU Kesehatan ini. Untuk itu izinkan   pemanfaatan tenaga kesehatan dan
               kami menyampaikan beberapa      tenaga medis warga negara asing
               catatan penting dari Fraksi Partai   (WNA).
               Demokrat,” ujar Dede dalam rapat   "Hilangnya kesempatan kerja
               paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta,   bagi tenaga kerja Indonesia, baik itu
               Selasa (11/7).                  karena masuknya tenaga kerja asing
                  Pertama, lanjut Dede, Kebijakan   ataupun karena hilangnya aturan
               Pro Kesehatan yang telah ditetapkan   yang memperbolehkan
               minimal 5 persen dari APBN yang   sebuah pekerjaan, tentu
               diamanatkan dalam undang-undang   tidak dapat diterima,"
               nomor 36 tahun 2009 tentang     ujar Netty.
               kesehatan pada pemerintahan     Perlu ada
               Presiden Ke-6 Susilo Bambang
               Yudhoyono hendaknya dapat
               ditingkatkan jumlahnya. Selain itu
               Fraksi Partai Demokrat juga menilai
               adanya indikasi liberalisasi tenaga
               kesehatan dan tenaga medis asing
       Scan QR   yang sangat berlebihan.
       untuk berita
       selengkapnya  Tidak hanya itu, Fraksi Partai   FOTO: JKA/PDT
               Demokrat juga menilai selama proses
               penyusunan dan pembahasan RUU   Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
               Kesehatan kurang memberikan ruang   (11/7/2023).


                                                                                     Nomor 1254/II/VII/2023  • Juli 2023  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10