Page 7 - BULETIN 1254
P. 7
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II Terima Audiensi dari
Masyarakat Kabupaten Muba
Terkait Perubahan Batas Wilayah
Muba dan Muratara
omisi II DPR RI rapat di Gedung Nusantara, Jakarta,
menerima audiensi Senin (10/7).
dari Kepala Desa Sako Menurut Politisi Fraksi PAN ini,
Suban, Kecamatan INI PERLU KITA TINDAK kisruh tapal batas ini mesti segera
K Batanghari Leko LANJUTI, JANGAN diselesaikan dan jangan sampai
dan juga Penjabat (Pj) Bupati SAMPAI, TADI YANG menimbulkan konflik antar desa.
Musi Banyuasin (Muba) terkait SUDAH DISAMPAIKAN “Ini perlu kita tindak lanjuti, jangan
dikeluarkannya Peraturan Menteri sampai, tadi yang sudah disampaikan
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor OLEH BAPAK KADES oleh Bapak Kades terjadi (konflik
76 tahun 2014 tentang perubahan TERJADI (KONFLIK antar desa). Karena sudah secara
atas peraturan Mendagri tahun ANTAR DESA). sporadis sudah ada, ada konflik,
ada intimidasi dan macam-macam,”
Nomor 50 Tahun 2014 tentang sambungnya.
perbatasan wilayah antara Kabupaten Lebih lanjut, Ibnu juga
Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi mengungkapkan terimakasih
Rawas Utara (Muratara) Provinsi kepada Kurnadi selaku Kades Desa
Sumatera Selatan. Sako Suban sudah berani dan gigih
”Dalam jarak waktu empat bulan menyuarakan masalah tapal batas
munculah Permendagri Nomor 76 ini. Ibnu pun menyebut bahwa
tahun 2014, yang memulai kerusuhan memang sudah seharusnyalah kades
yang ada. Secara khusus, saya kira menjadi ujung tombak dalam setiap
walaupun sangat pendek yang perjuangan di desa.
disampaikan PJ Bupati Muba tadi ”Jadi pernyataan terakhir dari Pak
sangat krusial, yaitu bahwa Pj Bupati tadi saya kira bisa menjadi
Permendagri Nomor 76 titik tolak kita untuk kemudian
itu tidak sesuai dengan menindaklanjuti dan juga dan juga
prosedur yang ada, barangkali perlu ada fight banding,
dan ini perlu kita apa betul ada perubahan batas dan
tindaklanjuti,” jelas seterusnya,” tegasnya.
Anggota Komisi Diketahui, Permendagri Nomor
II Ibnu Mahmud 76 tahun 2014 bertentangan dengan
Bilalludin dalam isi Permendagri sebelumnya, Nomor
50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah
kabupaten Muba dan Muratara.
Dengan judul perubahan terhadap
Scan QR Permendagri No 50, Permendagri No
FOTO: DEP/PDT seluas 12 ribu hektar dan berpindah
untuk berita
selengkapnya 76 telah menghilangkan areal Muba
ke wilayah atau menjadi wilayah
Anggota Komisi II Ibnu Mahmud Bilalludin dalam rapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (10/7/2023). Muratara. we/aha
Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023 7
