Page 4 - BULETIN 1254
P. 4
BULETIN Parlementaria
Resmi Jadi RUU Inisiatif
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR, RUU Desa Diharapkan
Bermanfaat Bagi Indonesia
evisi Undang-Undang
bermanfaat untuk desa-desa yang
(UU) tentang Perubahan kemudian perangkat desa dan diapresiasi dan tidak sangkut pautkan
dengan tahun politik.
Kedua atas UU Nomor ada di Indonesia ke depan. Sehingga "Saya berharap bahwa apa yang
6 Tahun 2014 tentang nanti harus dijalankan melalui kita lakukan pada tahun politik ini
R Desa disepakati menjadi mekanisme yang ada dulu di DPR diapresiasi sebagai suatu tindakan
RUU inisiatif DPR. Pengambilan sehingga tidak menyalahi aturan- yang positif, jadi jangan apa-apa
keputusan tersebut dilakukan dalam aturan yang ada," terangnya. kemudian di bawah negatif. Terus,
Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI Masa Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini yang harus sama-sama dipahami
Persidangan V Tahun Sidang 2022- pun berharap pengesahan RUU Desa adalah dalam pembahasan satu
2023. Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi RUU inisiatif DPR ini bisa Undang-undang itu tentu saja
berharap RUU Desa ini nantinya kita harus bersama-sama untuk
dapat bermanfaat bagi perangkat bisa membahas tersebut setelah
desa. menampung aspirasi dan masukan
"Pada hari ini baru dimasukkan dari semua pihak jadi memang nanti
usul inisiatif DPR terkait dengan RUU yang akan membahas itu adalah DPR,
Desa. Nanti ini juga akan menjadi SAYA BERHARAP BAHWA pemerintah, bersama dengan DPD
satu Undang-undang yang tentu APA YANG KITA LAKUKAN untuk diminta pertimbangannya,"
saja saya berharap akan bermanfaat PADA TAHUN POLITIK INI tutupnya. we/aha
bagi sektor desa dan perangkat desa DIAPRESIASI SEBAGAI
umumnya serta akan bermanfaat
bagi Indonesia," terang Puan dalam SUATU TINDAKAN YANG
konferensi pers usai Rapat Paripurna POSITIF, JADI JANGAN
DPR RI Ke-29 Masa Sidang V Tahun APA-APA KEMUDIAN DI
2022-2023, di Gedung Nusantara II, BAWAH NEGATIF.
Jakarta, Selasa, (11/7).
Meski demikian, Puan
mengungkapkan, DPR belum
menargetkan terkait waktu
pengesahan RUU Desa ini
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.
dikarenakan RUU Desa tidak
masuk ke dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun
2023. Dia menjelaskan bahwa
persetujuan DPR agar RUU Desa
menjadi undang-undang melalui
mekanisme pengesahan di DPR,
serta menampung aspirasi publik
terlebih dahulu.
"Target pengesahannya itu kami Scan QR
untuk berita
tidak memiliki target yang kami selengkapnya
tetapkan, karena yang kami harapkan
adalah bagaimana nantinya kita bisa FOTO: JKA/PDT
menampung aspirasi dari masyarakat
4 Nomor 1254/II/VII/2023 • Juli 2023
