Page 4 - BULETIN 1148

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Pemerintah Diminta Benahi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tata Kelola dan Jaga

Stabilitas Harga

etiap menjelang Idulfitri, melakukan pemberdayaan sistem pasar selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,”
kenaikan berbagai harga serta mekanisme pemasaran yang pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII
kebutuhan pokok seolah efektif dan efisien, yang disempurnakan itu.
S menjadi menu wajib, bahkan melalui kebijakan tata niaga. Dalam pandangan Gus Ami, salah
seakan telah menjadi hukum pasar. “Intervensi negara dalam hal satu penyebab tidak efektifnya berbagai
Siklus tahunan ini tak pernah tertangani distribusi pangan pokok masih relevan instrumen kebijakan untuk menjaga
secara tuntas dan mendasar. Di era untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga bahan pangan adalah
pandemi, masyarakat bawah menjadi melambungnya harga-harga yang buruknya tata kelola kelembagaan
yang paling terdampak, sehingga kadang tak terkendali,” imbuhnya. Gus pangan. Bagi Gus Ami, desain tata kelola
pemerintah diharapkan bekerja ekstra Ami mengingatkan bahwa buruknya kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk
untuk menjaga stabilitas harga agar tata kelola pangan inilah yang menunjang kerangka dasar ketahanan
masyarakat tidak semakin terbebani ditengarai menjadi sebab utama impor pangan Indonesia. Kelembagaan di sini
dengan kenaikan harga berbagai beberapa kebutuhan bahan pangan adalah sebuah aturan main yang diikuti
komoditas pokok. dan melonjaknya harga-harga karena dan ditegakkan secara baik. eko/sf
Wakil Ketua DPR RI Koordinator dikendalikan segelintir pemain.
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Karena itu, menurut Gus Ami,
Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ke depan harus ada tindakan cepat
hal mendesak yang harus segera dan terobosan yang harus diambil
dilakukan pemerintah saat ini adalah pemerintah untuk melakukan reformasi
melakukan reposisi strategi dalam tata tata kelola pangan secara keseluruhan.
kelola kebijakan pangan dalam konteks Langkah nyata, komprehensif dan
yang lebih luas. Menurutnya, tata kelola mendasar diperlukan untuk mengatasi
di sini dimaksudkan untuk memastikan carut-marut persoalan pangan di
ketercukupan pasokan bahan makanan Indonesia.
di seluruh daerah Indonesia. “Pemerintah harus segera
Selain itu, ia juga menegaskan, agar melakukan listing terhadap Wakil Ketua DPR RI
pemangku kepentingan memastikan seluruh perangkat perundang- Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Oji/nvl
jalur distribusi yang memadai dan undangan yang berkaitan
terjangkau, sehingga bisa memangkas dengan pangan dan
biaya logistik yang muaranya adalah kemudian dilihat
keterjangkauan daya beli masyarakat. bagaimana
“Soal ketersediaan pangan dan kerangka
aksesibilitas bahan pangan ini adalah eksekusinya
kunci,” tandas Gus Ami, sapaan akrab untuk
Muhaimin Iskandar dalam rilis yang
diterima Parlemantaria, Rabu (28/4).
Gus Ami menyatakan, di setiap
momen Idulfitri, kenaikan harga-harga
seolah menjadi menu wajib maka di
situlah negara harus hadir. Menurut
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) itu, negara harus mampu

4 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 5