Page 7 - BULETIN 1148
P. 7

BULETIN   Parlementaria  Komisi III Dukung Relokasi




     KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  omisi III DPR RI mendukung   Dwi Prasetya beserta jajaran di
                         Lapas Kelas II A Padang










                       relokasi Lembaga
                       Pemasyarakatan (Lapas)
                                                                               Padang (UNP), Padang, Sumbar,
                                                                               Minggu (11/4). 
              K Kelas II A Padang, Sumatera
                                                                                 Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
               Barat. Berdasarkan rekomendasi dari   HAMPIR SEMUA              Convention Center Universitas Negari
               BMKG dan BPBD, lokasi Lapas Kelas   LAPAS KITA DI               (PKB ) itu memastikan Komisi III DPR
               II A Padang berada di zona merah,   SELURUH INDONESIA           RI akan memberikan perhatian khusus
               yang hanya berjarak 20 meter dari   MENGALAMI OVER              terhadap rekomendasi relokasi lapas
               bibir pantai serta kontur tanahnya   CAPACITY DAN RATA-         jika kinerja Kanwil Kemenkumham
               lebih rendah dari ketinggian air laut,   RATA DARI HASIL        Sumbar menjadi lebih baik. “Tapi
               sehingga berpotensi terkena tsunami.  LAPORAN KUNJUNGAN         ini perlu juga dicatat bahwa kinerja
               Anggota Komisi III DPR RI Heru                                  Kanwil Kemenkumham harus
               Widodo mengatakan, rekomendasi   KERJA KITA HAMPIR              ditingkatkan. Kalau semua kinerja
               pemindahan Lapas Kelas II A Padang   SEMUA PENGHUNINYA          meningkat, tentu dari pusat pun akan
               ini perlu mendapat pertimbangan dari   ADALAH KEBANYAKAN        memberikan perhatian khususnya di
               Komisi III DPR RI.              INI ADALAH PENGGUNA             Komisi III,” kata Heru. 
                 “Rapat kita dengan Kantor Wilayah   DAN PENGEDAR                Heru menilai over kapasitas pada
               Kemenkumham (Sumbar), memang    NARKOBA                         lapas-lapas di Sumbar merupakan
               ada beberapa catatan yang perlu kita                            permasalahan klasik yang terjadi
               pertimbangkan                                                   di seluruh lapas Indonesia. Over
               terutama soal                                                   kapasitas terjadi karena lapas diisi
               lapas di                         pertimbangan khusus dan kemudian   oleh tahanan kasus penyalahguna
               zona merah                        usulannya itu perlu diakomodir,”   narkoba. “Hampir semua lapas kita
               itu. Nah                           kata Heru seusai mengikuti   di seluruh Indonesia mengalami
               saya kira                           pertemuan Tim Kunjungan     over capacity dan rata-rata dari
               ini perlu                           Kerja Reses Komisi III DPR RI   hasil laporan kunjungan kerja kita
               adanya                              dengan Kakanwil Kemenkumham   hampir semua penghuninya adalah
                                                  Provinsi Sumatera Barat Andika   kebanyakan ini adalah pengguna dan
                                                                               pengedar narkoba,” kata Heru. 
                                                                                 Legislator dapil Kalimantan Selatan
                                                                               II itu menyarankan dua langkah
                                                                               untuk mengurangi over kapasitas
                                                             Anggota Komisi III DPR RI
                                                             Heru Widodo. Foto: Rizki/nvl  yang hampir terjadi di seluruh lapas
                                                                               Indonesia. Pertama jika seseorang
                                                                               tertangkap narkoba itu hanya sebatas
                                                                               penyalahguna, Heru mengusulkan
                                                                               agar dilakukan rehabilitasi bukan
                                                                               dimasukkan ke lapas. Langkah
                                                                               berikutnya, prinsip keadilan restoratif
                                                                               (restorative justice) harus ditegakkan
                                                                               secara maksimal.
                                                                                 “Kalaupun ada, kasus yang kiranya
                                                                               dapat diselesaikan secara baik-baik
                                                                               dan tidak perlu masuk ke dalam
                                                                               persidangan,” tutup Heru.   qq/sf


 6  Nomor 1148/V/IV/2021  •  April 2021                                          Nomor 1148/V/IV/2021  •  April 2021  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12