Page 6 - BULETIN 1148

Parlementaria
BULETIN
BULETIN Konflik Tanah Jangan

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terus-Menerus Hambat

Iklim Investasi

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan mitra kerja terkait di Kantor BPN NTB. Foto: Alfi/nvl

nggota Komisi II DPR yang selama ini menjadi masalah bagi
M. Syamsul Luthfi investor,” kata Samsul usai menghadiri
mengungkap bahwa pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses
A permasalahan pertanahan Komisi II DPR RI dengan mitra kerja SANGAT PENTING
menjadi 1 dari 5 kendala investasi terkait di Kantor BPN Nusa Tenggara REFORMASI AGRARIA
selama ini. Kendala terkait sertifikasi Barat, Senin (12/4).
lahan, izin mendirikan bangunan, Pemerintah sendiri sebenarnya telah INI HARUS DILAKUKAN,
hingga terkait zonasi lahan, menjadi memiliki program Pendaftaran Tanah DALAM RANGKA
masalah utama yang ditemui ketika Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 UNTUK MEMPERCEPAT
para investor akan melakukan investasi dan pencapaian target sertifikasi bidang PERTUMBUHAN
di Indonesia. Untuk itu, reformasi tanah tahun 2021. Melalui keduanya, EKONOMI KARENA
agraria dinilai penting untuk segera masyarakat harus mampu diberikan INI SANGAT SEJALAN
dilakukan oleh Kementerian Agraria kepastian hukum dan perlindungan
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan hukum atas hak tanah yang dimilikinya, DENGAN KEINGINAN
Nasional (ATR/BPN). sehingga meminimalisir terjadinya PEMERINTAH
“Sangat penting reformasi agraria sengketa tanah di berbagai Indonesia. BAGAIMANA
ini harus dilakukan, dalam rangka untuk Selain itu, tanah yang telah memiliki MENDORONG INVESTOR
mempercepat pertumbuhan ekonomi sertifikat dapat meningkatkan nilai dan LEBIH BANYAK MASUK
karena ini sangat sejalan dengan harga tanah sehingga dapat digunakan KE INDONESIA
keinginan pemerintah bagaimana sebagai modal usaha.
mendorong investor lebih banyak “Dinamika yang terjadi di masing-
masuk ke Indonesia. Masalah agraria masing daerah kan hampir sama. tuntaskan karena tidak boleh ada
pertanahan ya mungkin termasuk Konflik agraria yang sering terjadi sejengkal tanah pun di republik ini yang
sertifikat elektronik, karena kalau antara masyarakat dengan perusahaan, tidak mempunyai status yang jelas,”
berbicara masalah pertanahan kan pasti kemudian antara pemerintah dengan tegas legislator daerah pemilihan NTB II
terkait dengan sertifikasi lahannya, itu masyarakat, inilah yang harus kita tersebut. alw/sf

6 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 7