Page 166 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 166
Maidina mengatakan RKUHP malah lebih terlihat 'kolonial' karena memasuki ranah publik.
"Bisa dibilang lebih kolonial karena akhirnya dia (RKUHP) menyasar ruang
privat yang harusnya tidak dipidana. Yang dulu di masa kolonial aja nggak
menyerang ruang privat, masa sekarang yang punya negara merdeka akhirnya
menyasar ruang privat sih?" ujarnya.
Ia menambahkan pasal mengenai penghinaan presiden yang dihidupkan
kembali di RKUHP, meski sudah dicabut MK, menegaskan sifat kolonial itu.
Berseberangan dengan itu, dalam Rapat Kerja DPR dan Menkumham Yasona
Laoly (18/09), anggota tim perumus RKUHP, Profesor Muladi mengatakan misi
dari RKUHP itu adalah melakukan 'dekolonialisasi' hukum pidana yang telah
berlaku selama 100 tahun.
"Kita turut berdosa telah mengajarkan secara bertahun-tahun hukum kolonial
ini," ujarnya.
Meski begitu, Muladi mengatakan pemerintah perlu bersiap-siap jika
kedepannya ada pihak yang mengajukan uji materi UU itu ke Mahkamah
Konstitusi karena ada peraturan yang dianggap tidak konstitusional.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 161
