Page 18 - BUKU PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pajak Penghasilan 24

15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

16. Imbalan bunga.
Imbalan bunga yang terhitung sebagai objek pajak sesuai dengan yang dimaksud

dalam undang-undang terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
17. Surplus bank indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk

memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terutang yang

dimiliki di Indonesia. “Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar
negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak

yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama,” bunyi Pasal 24
ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh.

Seperti tercantum dalam Pasal 24 ayat 2 UU PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar
pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi

penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang PPh (UU nomor 36 tahun 2008).

Disebutkan pada Pasal 2 UU 36/2008 bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang
dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang

terutang berdasarkan aturan UU PPh.

Sumber Pajak Penghasilan 24
Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa saja

berasal dari beberapa sumber usaha, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya,

penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan lainnya. Jika dicermati, wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu

ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak dari dalam
negeri di mana dia berstatus sebagai wajib pajak Warga Negara Indonesia (WNI). Semua hal

yang terkait masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya PPh
Pasal 24. Di bawah ini ada poin-poin sumber penghasilan kena pajak yang dapat dikreditkan di

Indonesia seperti telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

17