Page 13 - BUKU PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
P. 13

Pajak Penghasilan 24


               Wajib Pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik

               yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

                   •  Joint Operation


               Merupakan Wajib Pajak yang berbentuk kerja sama operasi dalam melakukan penyerahan atas
               Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mengatasnamakan bentuk kerja

               sama operasi.


                   •  Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

               Merupakan Wajib Pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing

               di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT).

                   •  Bendahara


               Merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,

               dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

                   •  Penyelenggara Kegiatan


               Meliputi Wajib Pajak yang merupakan pihak selain dari keempat Wajib Pajak badan lainnya yang
               melakukan pembayaan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan

               dengan pelaksanaan kegiatan.


               Hak Wajib Pajak
                       Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, maka terdapat beberapa hak dan kewajiban dalam

               perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak. Berikut merupakan hak-hak
               dari Wajib Pajak:


               1.    Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan


               Sebagai Wajib  Pajak  yang  tengah  menjalankan  pemeriksaan  pajak,  maka Wajib  Pajak  sendiri
               berhak  untuk  melihat  tanda  pengenal  pemeriksa,  meminta  surat  perintah  untuk  pemeriksaan,

               menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta

               detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak
               untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan.





                                                                                                           12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18