Page 15 - BUKU PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
P. 15

Pajak Penghasilan 24


               Wajib  Pajak  juga  berhak  mengajukan  permohonan  perpanjangan  atau  penundaan  atas

               penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi maupun Pajak Penghasilan
               (PPh) badan sesuai dengan kondisi tertentu.


               9.    Hak atas pembebasan pajak

               Wajib  Pajak  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  atas  pembebasan  pemotongan  atau

               pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan kondisi tertentu.


               10.  Hak atas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

               Sesuai dengan kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan

               jumlah angsungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

               11.  Hak atas insentif perpajakan


               Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitasn

               pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta
               api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean

               oleh Wajib Pajak tertentu.

               12.  Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintah


               Wajib  Pajak  berhak  untuk  mendapatkan  atau  menerima  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek
               perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


               Kewajiban Wajib Pajak
               Selain hak, Wajib Pajak juga memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu:


               1.    Kewajiban untuk mendaftarkan diri

               Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang utama adalah mendaftaran dirinya atau usahanya

               untuk mendapatkan NPWP.

               2.    Kewajiban untuk memberi data


               Wajib Pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan

               yang akan dilakukan kepada DJP.





                                                                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20