Page 9 - BUKU PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
P. 9
Pajak Penghasilan 24
Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal
22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan
menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.
Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan
tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak
yang bersangkutan.
Subjek Pajak
Di Indonesia, kita mengenal pembagian subjek pajak menjadi dua yakni subjek pajak
dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan
domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak
dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi. Jika orang
perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi
dalam negeri.
Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri
ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit
tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
pembiayaannya bersumber dari APBN/APBDdikecualikan dari ketentuan ini. Badan yang
dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah
pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN/BUMD.
Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri
karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat perlindungan hukum Indonesia dan
melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.
Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.
8
