Page 119 - PDF Compressor

Era otonomi daerah pun memberikan peran besar pada media
massa. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih
menitikberatkan pada partisipasi dan kontrol masyarakat serta
pemberdayaan institusi lokal. Salah satu upaya yang harus dilakukan
demi suksesnya otonomi daerah adalah mengoptimalkan peran institusi
lokal nonpemerintah, seperti media massa.
Masyarakat Transparansi Indonesia (2002) mencatat beberapa
aspek penting dari peran institusi lokal, yakni: a) sebagai civil society yang
ikut berpartisipasi sekaligus melakukan kontrol terhadap kebijakan
publik yang diambil pemerintah, b) dapat menjadi lembaga alternatif bagi
masyarakat yang dapat melahirkan konsep-konsep alternatif bagi
perkembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal,
c) dapat melakukan upaya penyadaran bagi masyarakat agar ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan lokal, dan d) saluran alternatif
bagi aspirasi masyarakat yang tersumbat oleh lembaga eksekutif atau
legislatif.
Konsepsi ideal era otonomi daerah tersebut memberi kesempatan
besar bagi media massa lokal untuk lebih berperan aktif, sekaligus
merupakan peluang dan tantangan untuk lebih maju daripada media
nasional. Karena selama ini, disadari ataupun tidak, selaras dengan
sentralistik pemerintahan masa lalu, media massa lokal selalu
ditempatkan pada posisi nomor dua di mata masyarakat.
Realitas masa lalu tidak dapat disangkal bahwa media massa yang
dominan mengusung local message lebih cenderung terpuruk ketimbang
yang banyak menyodorkan global message. Tidak ada satu pun media
massa di Jawa Barat, misalnya, yang menggunakan sarana komunikasi
bahasa Sunda hidup lebih layak. Nyaris semua media cetak berbahasa
Sunda dalam kondisi kembang kempis. Bahkan, di beberapa daerah di
Indonesia, media cetak berbahasa daerah sudah lama lenyap.
Hal yang sama menimpa juga pada media elektronik, terutama
televisi lokal. Jika tidak segera beranjak, televisi lokal pun akan
ditinggalkan. Beruntung, beberapa radio sudah lama beralih visi sehingga
selamat. Namun, radio yang masih berkutat pada kubangan local message
harus menerima nasib yang sama.
Padahal dalam skala nasional, pada era reformasi ini sistem politik
Indonesia memberikan kebebasan lebih pada media massa untuk
berekspresi jika dibandingkan pada era Orde Baru. Eksistensi media
massa saat ini lebih mendapatkan tempat untuk memosisikan diri sebagai
kekuatan keempat (fourth estate) dalam suatu negara yang menganut
sistem pemerintahan pembagian kekuasaan, seperti Indonesia. Media
117