Page 145 - PDF Compressor

trasparan dan tata pemerintahan yang baik (good governance); 3.
Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; 4. Memotivasi badan publik
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
dan bebas dari KKN; 5. Mengantisipasi perkembangan teknologi
informasi yang semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas
masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.
Undang-Undang Informasi Publik terdiri dari 14 Bab dan 64 Pasal.
Secara sistematis, pokok-pokok pikiran dalam pasal tersebut menyangkut
sebagai berikut: Satu pasal tentang pengertian umum informasi,
informasi publik, Badan Publik, Komisi Informasi, sengketa informasi,
mediasi, ajudikasi, pejabat, pejabat publik, dan istilah-istilah lainnya yang
menjadi key word dalam undang-undang ini; Dua pasal tentang asas dan
tujuan; tiga belas pasal tentang hak dan kewajiban pengguna dan badan
publik; empat pasal tentang informasi yang dikecualikan; dua belas pasal
tentang lembaga komisi informasi; delapan belas pasal tentang
mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang dilakukan oleh Komisi
Informasi sampai penyelesaian sengketa melalui Kasasi; tujuh pasal
tentang ketentuan pidana; dan satu pasal ketentuan lain serta empat pasal
ketentan peralihan.
Secara umum, UU No.14 Tahun 2008 mengandung pokok-pokok
materi sebagai berikut: 1. Pengertian-pengertian yang berkait dengan
informasi publik dan badan-badan publik, serta hak dan kewajiban badan
publik; 2. Jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan,
serta informasi publik yang dikecualikan; 3. Hal-hal yang terkait dengan
Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk
mengawasi pelaksanaan undang-undang ini; 4. Mekanisme memperoleh
informasi dan sanksi hukum atas pelanggaran bagi badan publik,
pemohon, atau pengguna informasi.
Menurut Undang-Undang ini, yang dimaksud informasi adalah
keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
Sementara itu, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

143