Page 146 - PDF Compressor

Informasi publik inilah yang menjadi titik sentral dalam undang-
undang ini. Informasi ini dimiliki oleh Badan Publik, yakni: lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi
non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang ini, Badan Publik
harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik
(pemohon/pengguna informasi publik).
Namun begitu, dalam prakteknya tidak semua Badan Publik
dapat memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi
publik. Apalagi, dalam undang-undang ini pula, Badan Publik
‚dibolehkan‛ untuk tidak memberikan akses informasi jika menyangkut
informasi yang dikecualikan. Hal itu rentan sekali mendorong terjadinya
konflik di antara Badan Publik dengan pemohon/pengguna informasi
publik. Dalam konteks inilah, selain untuk mengawasi pelaksanaan
undang-undang ini, Komisi Informasi Publik (KIP) diberikan
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara Badan Publik
dengan pemohon/pengguna informasi publik, baik melalui mediasi atau
ajudikasi.
Menurut undang-undang ini, Komisi Informasi adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang No.14/2008 dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi non-ligitasi.
Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dapat disimak dalam Gambar 7.1.
Undang-undang ini pun memuat lima pasal tentang ketentuan
pidana, yakni: Pasal 51 bahwa setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Pasal 52 bahwa badan publik
yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau
tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara
berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,
informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi
publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan
undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Pasal 53 bahwa
144