Page 144 - PDF Compressor

menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian (Pasal 38).
9. Pemerintah berperan: (1) Memfasilitasi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan transaksi elektronik; (2) melindungan
kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum; (3)
menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data
elektronik strategis yang wajib dilindungi (Pasal 40).
10. Ketentuan pidana bagi pelanggar ketentuan undang-undang
ini dapat dikenai hukuman penjara dan denda sesuai dengan
tindak pelanggarannya, rata-rata antara 6 sampai 12 tahun
penjara dan denda antara Rp700 juta sampai Rp12 Milyar
(Pasal 45-52).

4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang efektif diberlakukan sejak 1 Mei 2010
dan tercatat sebagai salah satu undang-undang yang memperjuangkan
hak-hak publik di bidang pelayanan informasi publik. Hal tersebut sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yakni
memberikan jaminan yang legal dan mendasar terhadap hak setiap warga
negara Republik Indonesia untuk mencari, memperoleh, dan
memanfaatkan informasi untuk kesejahteraannya.
Secara historis, UU No.14 Tahun 2008 lahir dari inisiatif para
anggota DPR RI yang merumuskan Rancangan Undang-Undang
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Tahun 2005, RUU
KMIP diajukan DPR RI kepada Pemerintah untuk meminta tanggapan
dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menteri
Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia ditunjuk oleh Presiden untuk membahas RUU tersebut bersama
DPR RI. Akhirnya, melalui Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30
April 2008 RUU itu disyahkan menjadi UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan diundangkan pada Lembaran
Negara RI Nomor 4846 dan berlaku dua tahun sejak diundangkan.
Secara filosofis, UU No. 14 Tahun 2008 memiliki urgensi yang
tinggi, baik dalam konteks yuridis, implementatis, maupun dalam
merespon arus globalisasi informasi. Undang-undang ini memiliki dasar-
dasar filosofis sebagai berikut: 1. Hak untuk memperoleh informasi
merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin dalam konstitusional RI:
Pasal 28 F UUD 1945; 2. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang
142