Page 8 - MODUL 1

Sementara itu, penerimaan seluruh sektor usaha di Januari hingga Mei 2020 tumbuh negatif. Ini
berkebalikan dengan Januari-April 2020 di mana Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan dan Asuransi
masih tumbuh positif.

“Kegiatan produksi melambat akibat terbatasnya suplai bahan baku impor dan pembatasan kegiatan
produksi akibat Covid-19. Volume penjualan barang dan jasa pada berbagai sektor juga sangat tertekan
akibat PSBB, menurunnya daya beli, serta perubahan pola spending-saving masyarakat dalam
menghadapi pandemi,” jelas Menkeu.

Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Mei 2020 telah mencapai Rp 81,51 triliun,
tumbuh 12,15%n (yoy), terutama berasal dari penerimaan cukai yang tercatat tumbuh 18,54% (yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP sampai dengan 31 Mei 2020 mencapai Rp 136,9 triliun, tumbuh negatif
13,61% (yoy). Menurut Menkeu, lebih rendahnya realisasi PNBP disebabkan oleh SDA Migas yang
tumbuh negatif 24,38% akibat turunnya rata-rata ICP, penurunan lifting minyak bumi dan gas bumi, serta
depresiasi nilai tukar rupiah. Kemudian, SDA Nonmigas tumbuh negatif 23,69% yang disebabkan
penurunan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA), turunnya volume produksi batu bara, dan penurunan
volume produksi kayu.

Untuk pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) juga tumbuh negatif 26,79% karena adanya
pergeseran setoran sisa surplus BI ke pertengahan Juni 2020. Selanjutnya, rendahnya realisasi PNBP KND
disebabkan karena belum selesainya RUPS pada sebagian besar BUMN kotributor PNBP dari setoran
dividen. Sebaliknya, capaian PNBP lainnya dan pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif.
Peningkatan PNBP lainnya ditopang oleh adanya penerimaan akumulasi iuran pensiun. Sementara,
peningkatan pendapatan BLU berasal dari penerimaan dari pungutan ekspor kelapa sawit yang tahun
sebelumnya tidak ada pungutan dan adanya jasa pelayanan rumah sakit yang meningkat.

Fokus Penanganan Covid-19
Sementara itu untuk belanja negara, sampai akhir Mei 2020 totalnya Rp 843,9 triliun atau turun 1,4%.
Rinciannya adalah Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 537,3 triliun, lebih tinggi 1,2% dari realisasi
APBN 2019.

Menurut Menkeu, peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain
dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 78,85 triliun atau tumbuh 30,71% (yoy).

Untuk belanja K/L mencapai Rp 270,6 triliun, turun 6,1% dibanding 2019 sebesar Rp 288,2 triliun yang
tumbuh 24,5%. Sementara Belanja Bansos tumbuh 30,7% (yoy) melalui penyaluran berbagai bantuan
sosial untuk mendukung stimulus perekonomian. Untuk belanja barang, terjadi pertumbuhan negatif
sebesar 30% dan belanja modal tumbuh negatif 7,3%. Sementara itu, belanja pegawai tumbuh negatif
4,2% yang salah satunya karena kebijakan tidak memberikan THR pada pejabat eselon I/II dan pejabat
negara, serta untuk seluruh pegawai yang dibayarkan hanya komponen gaji pokok.

Terkait realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Menkeu memaparkan sampai dengan Mei
2020 mencapai Rp 306,60 triliun, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 277,73 triliun dan
Dana Desa Rp 28,87 triliun.

"Untuk realisasi defisit APBN hingga Mei 2020 mencapai Rp 179,62 triliun atau sekitar 1,07% PDB.
Sementara itu, keseimbangan primer hingga Mei 2020 berada di posisi negatif Rp 33,92 triliun," jelas
Menkeu.

Realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2020 mencapai Rp 356,05 triliun, utamanya bersumber dari
pembiayaan utang sebesar Rp 360,66 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi
Surat Berharga Negara (SBN neto) sebesar Rp 344,99 triliun dan realisasi Pinjaman (neto) sebesar negatif
Rp 8,31 triliun.

MODUL 1 | PENAS