Page 5 - Sinar Tani Edisi 4076

5
Edisi 26 Februari - 4 Maret 2025 | No. 4076 Tahun LV

Penyuluh ke Pusat,

Menatap Jenjang Karir Lebih Tinggi

Penyuluh pertanian di daerah akhirnya mendapat kepastian setelah Presiden Prabowo
Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025. Inpres tersebut
memutuskan bahwa penyuluh pertanian di daerah akan beralih ke pusat. Dengan
menjadi ASN pusat, penyuluh bisa menatap masa depan jenjang karir yang lebih terbuka.

ewan Pakar
P er himpunan Instruksi untuk Gubernur
Penyuluh Pertanian
Indonesia (Perhiptani), 1. Memfasilitasi proses
Mulyono Machmur Pengalihan Penyuluh
Dmengatakan, terbitnya pertanian Aparatur Sipil
Inpres merupakan bentuk perhatian Negara dari Pemerintah
besar Presiden Prabowo Subianto Daerah Provinsi ke
terhadap penyuluh pertanian. “Masih Kementerian Pertanian
untung masih ada yang mengingat 2. Menugaskan penyuluh
pentingnya penyuluh dalam upaya pertanian Aparatur Sipil
mencapai swasembada pangan,” Negara dari Pemerintah
katanya saat Temu Prajambore Daerah provinsi untuk
Perhiptani Jawa Barat di Kuningan, mengutamakan percepatan
Kamis (13/2). swasembada pangan
Menengok sejarah pencapaian berkelanjutan
swasembada pangan tahun 1984, 3. Menyinergikan peran
Mulyono tidak menampik peran penyuluh pertanian Aparatur
penyuluh yang dominan dalam Sipil Negara, Penyuluh
melahirkan swasembada saat itu. Pertanian Swadaya dan
Dengan kegiatan penyuluhan melalui Penyuluh Pertanian
Program Bimas saat itu, Indonesia Swasta dalam pelaksanaan
berhasil mencukupi kebutuhan percepatan swasembada
pangan sendiri. “Artinya disini, pangan berkelanjutan
pemerintah masih sangat berharap 4. Melakukan pembinaan dan
kepada penyuluh,” tegasnya. penyelenggaraan penyuluh
Menurut Mulyono. secara hukum pertanian
memang posisi Inpres tidak kuat
dibandingkan UUD, UU, PP, Perpres Instruksi untuk Bupati/
dan Peraturan Menteri. Tapi dalam Walikota
kondisi khusus Presiden memang 1. Memfasilitasi proses
bisa mengeluarkan instruksi. “Dalam pengalihan penyuluh
posisi darurat pangan seperti saat pertanian Aparatur Sipil
ini, Presiden bisa menginstruksikan Negara dari Pemerintah
ke menteri sampai bupati untuk Daerah kabupaten / kota ke
mengambil langkah-langkah sesuai Kementerian Pertanian
dengan tugas masing-masing. Jadi 2. Menugaskan Penyuluh
Presiden langsung mengintruksikan. Pertanian Aparatur Sipil
Lihat di Inpresnya, tidak ada Negara Pemerintah Daerah
mengingat dan menimbang,” kabupaten/kota untuk
tuturnya. mengutamakan percepatan
Jika ada penyuluh yang swasembada pangan
enggan menjadi pegawai pusat berkelanjutan
dengan berbagai alasan, termasuk 3. Menyinergikan peran
tunjangan kinerja (Tukin) yang penyuluh di daerah bisa saja juga mengingatkan kepada penyuluh pertanian Aparatur
lebih rendah dari daerah, Mulyono mendapat tugas ke wilayah lainnya. pemerintah agar tidak membuka Sipil Negara, Penyuluh
sangat menyayangkan hal tersebut. “Saat Bimas, pemerintah pernah opsi penyuluh di daerah untuk Pertanian Swadaya, dan
Padahal ketika penyuluh sudah mendetasir penyuluh Indramayu memilih di pusat atau daerah. penyuluh pertanian
menandatangani kontrak sebagai ke NTB untuk mengembangkan Ada beberapa catatan dari swasta dalam pelaksanaan
pegawai pemerintah dan merupakan budidaya padi gogo rancah,” katanya. Mulyono dengan posisi penyuluh percepatan swasembada
keinginan sendiri, tugas penyuluhan Namun mengakui, pemerintah pertanian ke pusat. Misalnya, pangan berkelanjutan
merupakan tanggung jawab tetap memperhatikan hak pemerintah perlu memperhatikan 4. Melakukan Pembinaan
penyuluh. azasi seorang penyuluh untuk kantor penyuluh yang ditarik dalam penyelenggaraan
Bahkan mantan Kepala Pusat memberikan pilihan, tetap sebagai ke pusat, apakah di dinas atau penyuluhan pertanian
Penyuluhan itu melihat, justru pegawai daerah atau pusat. Namun mempunyai sekretariat sendiri. Selain 5. Menjaga dan Menjamin
menjadi bagian dari penyuluh pusat sesuai UU No. 16 Tahun 2006, jika itu, bentuk kelembagaan penyuluh Fungsi, Pemanfaatan
akan mendapatkan jenjang karir seorang penyuluh pertanian di pertanian di kabupaten seperti apa. dan Pemeliharaan Balai
yang lebih jelas dan lebih tinggi daerah beralih dari fungsional ke Sebab, kelembagaan yang mengurus Penyuluhan Pertanian
dibandingkan seorang penyuluh struktural atau pindah ke bidang administrasi penyuluhan sangat 6. Memfasilitasi Pembentukan
yang hanya menjadi pegawai lain, maka pemerintah daerah esensial. dan Penguatan
daerah. “Banyak penyuluh yang mempunyai kewajiban mengganti “Apakah bisa penyuluh Kelembagaan Petani dan
di pusat menduduki posisi tinggi formasi penyuluh tersebut, padahal menyelesaikan persoalan pertanian, Kelembagaan ekonomi
di pemerintahan. Kalau di daerah formasi tersebut mahal. kalau tidak ada kelembagaannya?” Petani
mereka bisa mentok karirnya hanya “Jika penyuluh sudah katanya. Sepeti diketahui ketika 7. Memfasilitasi Pemutakhiran
di daerah,” ujarnya. menjadi ASN dan P3K, kemudian UU No. 16 Tahun 2006, penyuluh data dan Informasi
Mulyono mengatakan, ketika pindah ke struktural, maka ada didaerah mempunyai kelembagaan Penyuluhan pertanian
penyuluh daerah sudah menjadi kewajiban Bupati atau BKD untuk yakni Badan Koordinasi Penyuluh Bersama Kementerian
pegawai pusat memang ada menggantikan formasi tersebut,” Pertanian (Bakorluh), baik di provinsi Pertanian
konsekuensi tersendiri. Misalnya, ujarnya. Bukan hanya itu, Mulyono maupun kabupaten/kota. Yul