Page 10 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI

melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan
lingkungan kampus akibat perbuatan pelaku.

c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi sivitas akademika, Tenaga Kependidikan,
dan Warga Kampus dengan disabilitas
Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berprinsip pada
kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan
Warga Kampus dengan disabilitas berarti Poltekkes BSI:

• Berinisiatif mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah, baik mata
kuliah wajib universitas maupun fakultas, dan/atau menyelenggarakan seminar
bertemakan hukum dan perspektif disabilitas, berdasarkan kesiapan Poltekkes BSI;
• Menyosialisasikan layanan atau kanal pelaporan Kekerasan Seksual kepada seluruh
Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pekerja kampus dengan disabilitas
secara rutin;
• Menyediakan pedoman Penanganan laporan Kekerasan Seksual yang dapat diakses
oleh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pekerja kampus dengan disabilitas;
dan
• Menyediakan mekanisme koordinasi antara Satuan Tugas dan unit yang berfungsi
memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di kampus, dalam
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pencegahan dan proses Penanganan.

d. Akuntabilitas
Poltekkes BSI melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan
akuntabilitas

• Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus;
• Mengomunikasikan langkah-langkah atau proses Penanganan yang akan diambil
Satuan Tugas kepada Korban;
• Mempublikasikan laporan tentang kegiatan-kegiatan Pencegahan dan rekam jejak
proses Penanganan yang sudah dijalankan Satuan Tugas dan Direktur Poltekkes BSI
secara rutin dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi;
• Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Direktur Poltekkes BSI
terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus kepada
Kementerian setiap akhir semester sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 54 Permen
PPKS.

Prinsip akuntabilitas dalam penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip
kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban).

e. Independen

4