Page 29 - Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas XII

Padahal, Komnas HAM sudah berkali-kali mengajak Kejaksaan Agung
dan Menkopolhukam untuk duduk bersama membahas penuntasan
pelanggaran HAM berat. Ironisnya, sampai saat ini Komnas HAM belum
mendapat tanggapan yang memuaskan. Ia mengatakan Kejaksaan
Agung sudah bersedia untuk membahas masalah itu secara bersama, tapi
Menkopolhukam bersikap sebaliknya. Menurutnya, pembahasan itu perlu
dilakukan guna mencari solusi atas penuntasan kasus pelanggaran HAM
berat.

Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, mengatakan penegakan HAM
di Indonesia saat ini memprihatinkan. Sebab, jumlah pelanggaran HAM
dari tahun ke tahun tidak menurun tapi meningkat. Misalnya, tahun lalu
jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM sekitar 5 ribu, namun
sekarang jumlahnya menjadi 6 ribu. Dari pengaduan itu paling banyak
berkaitan dengan kasus agraria. Kemudian pelaku pelanggar HAM bukan
lagi aparatur negara tapi juga Pemda dan kelompok masyarakat sipil
tertentu. “Kondisi itu sudah memprihatinkan dan patut disebut Indonesia
dalam darurat HAM,” tegasnya.

Menambahkan Laila, Dianto menyebut 7 kasus pelanggaran HAM berat
yang sudah diselidiki Komnas HAM mandek di Kejaksaan Agung. Dari
hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sejak tahun 2000, sampai
sekarang hanya ada dua kasus yang sudah digelar peradilannya. Menurutnya
hal itu menunjukkan pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah HAM.
Padahal, tanpa penegakan HAM arah pembangunan Indonesia diyakini
tidak maksimal. “Kalau kita ingin menuju kondisi Indonesia yang lebih baik
ya selesaikanlah kasus-kasus pelanggaran HAM,” tandasnya.
Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzifah, menyoroti kekerasan
terhadap perempuan. Komnas Perempuan mendorong agar kekerasan
terhadap perempuan dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat. Sebab,
hal itu dilakukan secara masif dan sistematis serta dampaknya luas. Misalnya,
sebagian besar pekerja migran Indonesia adalah kaum perempuan dan
selama ini perlindungannya minim. Sehingga, pekerja migran Indonesia
kerap mendapat tindak kekerasan di negara penempatan.

Selain itu, Yuniyanti melihat PJTKI yang bertugas mengirim pekerja migran
seolah lepas dari tanggungjawab. Akhirnya, pekerja migran Indonesia
banyak yang menjadi korban. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan
tindakan tegas terhadap PJTKi yang lalai menjalankan kewajibannya. “

18 Kelas XII SMA/SMK