Page 18 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

1. Terorisme adalah salah satu bentuk perbuatan keji terhadap manusia dan

kemanusiaan, bahkan dapat berdampak pada instabilitas kedaulatan Negara.
2. Terorisme tidak akan berhasil tanpa adanya bentuk fasilitas dan instrument

pendukung antara lain pendanaan.
3. Perlu pemutusan mata rantai yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Tujuan :
1. Adanya kepastian hukum dan menjamin ketertiban dalam masyarakat

2. Pendekatan follow the money memerlukan prosedur dan mekanisme yang jelas tanpa
mengganggu operasional industri keuangan

3. Memenuhi perjanjian atau rekomendasi internasional yang disetujui Pemerintah

Republik Indonesia.

3.2.2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Indonesia

telah memiliki dasar pijakan yang kuat untuk memaksimalkan pencegahan dan
pemberantasannya.

Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitaan dana, baik

langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui (jika menggunakan istilah
TP pencucian uang “diduga”) untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Yang membedakan Anti Pencucian Uang dibandingkan dengan pendanaan terorisme
adalah bahwa dalam pendanaan terorisme tidak mempertimbangkan apakah dananya

bersumber dari kegiatan yang sah atau illegal, sedangkan dalam anti pencucian uang

selalu sumber dananya dari hasil tindak pidana.

3.2.3. SISTEM BEKERJANYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Seperti halnya Anti Pencucian Uang, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan sebagai

Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan aparat penegak hukum.

18 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia