Page 21 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

3.6. MODUL MENGENAI PENGATURAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN

UANG DI INDONESIA

3.6.1. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU 8/2010 tersebut
menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003.

Dalam UU 8/2010, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah
tindak pidana pencucian uang, yaitu:

a. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang

b. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, Lembaga Pengawas dan pengatur, dan Pihak
Pelapor

c. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
d. Aspek penegakan hukum

e. Kerja sama

3.6.2. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UU 8/2010

Tindak Pidana Asal
Sesuai dengan Pasal 2 UU 8 Tahun 2010, tindak pidana yang menjadi pemicu (disebut sebagai

“tindak pidana asal” atau predicate crime) terjadinya pencucian uang meliputi:
▪ Korupsi ▪ Penyelundupan tenaga kerja

▪ Penyuapan ▪ Penyelundupan imigran
▪ Narkotika ▪ Di bidang perbankan

▪ Psikotropika ▪ Di bidang pasar modal

21 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia