Page 24 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

3.6.3. PERAN LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR, PIHAK PELAPOR

DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi

PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak
hukum, dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat.

Bagan berikut ini dapat menggambarkan secara singkat hubungan fungsional antar

pemangku kepentingan dalam rezim anti Pencucian Uang di Indonesia.
1. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat pengguna jasa keuangan atau yang
berkaitan dengan keuangan, seperti nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana

pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan

sebagainya.
Peran masyarakat ini adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapo,r

ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya
meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir

yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. Hal
ini selaras dengan slogan “Kalau Bersih Kenapa Risih”.

Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi

kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui
adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang

2. Pihak Pelapor dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pihak Pelapor adalah pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

sebagai berikut:

a. penyedia jasa keuangan:
1) bank;

2) perusahaan pembiayaan;
3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

4) dana pensiun lembaga keuangan;

5) perusahaan efek;
6) manajer investasi;

7) kustodian;

24 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia