Page 26 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan

setiap orang yang membawa Uang Tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang
keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai Rp 100 juta atau lebih.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur
Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan

pengawasan, pengaturan, dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor

Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan oleh PPATK
apabila terhadap Pihak Pelapor yang bersangkuta belum terdapat Lembaga Pengawas

dan Pengaturnya.
Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa

Keuangan antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian

Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangaan
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil

dan Menengah).
4. Lembaga Penegak Hukum

Penyidikan

Kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan

Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian
uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana

pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai

kewenangannya.
Penuntutan

1) Kejaksaan
melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak

pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai

dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundang-undangan.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

26 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia