Page 28 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

5.1.1. PEMBENTUKAN LEMBAGA PPATK DAN TUGASNYA

Pembentukan Lembaga PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara umum dikenal

sebagai unit intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU), dibentuk sejak tahun 2002
melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan

secara khusus diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

uang.
PPATK merupakan lembaga independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden,

dan melaporkan kinerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Tugas PPATK

Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak
pidana pencucian uang di Indonesia. Kewenangan yang diberikan antara lain pengelolaan data

base, menetapkan pedoman bagi Pihak Pelapor, mengkoordinasikan dan memberikan
rekomendasi kepada Pemerintah, mewakili Pemerintah dalam forum internasional,

menyelenggarakan edukasi, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, memberikan
rekomendasi dan atau sanksi kepada Pihak Pelapor, dan mengeluarkan ketentuan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa.

Di samping peran tersebut, peran utama lainnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan
laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang

dan/atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima
laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk

menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.

3.7. RINGKASAN
1. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak

pidana pencucian uang

2. Harta hasil tindak pidana merupakan harta yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang

28 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia