Page 29 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

3. Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana, yang dapat
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu aktif dan pasif.

4. PPATK mengemban peran sentral untuk mencegah dan memberantas pencucian uang
di Indonesia

5. Terdapat peran dari berbagai pihak yaitu masyarakat pengguna jasa, Pihak Pelapor,

Lembaga pengawas dan Pengatur, dan aparat penegak hukum, yang kesemuanya
merupakan satu kesatuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang.

3.8. QUIZ

Pertanyaan 1.
Apa dasar aturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia yang berlaku

saat ini?
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
c. Salah semua

Pertanyaan 2.

Apa yang tidak diatur dalam UU 8/2010 ?
a. Pemidanaan bagi tindak pidana pencucian uang

b. Pengaturan lembaga PPATK
c. Pengaturan kewajiban bagi Pihak Pelapor

d. Kewenangan PPATK sebagai penyidik
Pertanyaan 3.

Perbuatan seperti apa yang tidak dikriminalisasi oleh UU 8/2010:

a. Melakukan penempatan uang hasil tindak pidana ke rekening bank
b. Menerima transfer uang yang diduga hasil tindak pidana

c. Perbankan yang menyimpan uang hasil tindak pidana
d. Penegak hukum yang membuka dokumen laporan hasil analisis yang disampaikan

oleh PPATK di luar kewajibannya

29 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia