Page 32 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

Pertanyaan 7.

Lembaga pemerintah dibawah ini bukan bagian integral rezim anti pencucian di Indonesia:
a. Kepolisian

b. Komisi Ombudsman Nasional
c. PPATK

d. Bapepam LK yang saat ini melebur dalam Otoritas Jasa Keuangan

Pertanyaan 8.
Pihak-pihak yang memiliki kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada

PPATK sesuai UU 8/2010 kecuali :
a. Perusahaan Perasuransian, perusahaan di bidang pasar modal, dan dana pensiun

b. Pedagang Valuta Asing (money changer)

c. Bank umum dan BPR
d. Notaris, advokat, konsultan keuangan, dan akuntan publik

Pertanyaan 9.
Berikut adalah pernyataan yang benar :

a. Pelaporan dan/atau isi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan

Penyedia jasa Keuangan kepada PPATK dapat diberitahukan kepada nasabah yang
bersangkutan.

b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan yang disampaikan
Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK mengenai perbuatan pidana seorang nasabah

c. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan yang bersifat
rahasia yang disampaikan oleh Penyedia Jasa keuangan kepada PPATK antara

lain mengenai transaksi nasabah yang tidak wajar.

d. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sama dengan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara.

Pertanyaan 10.

Penjelasan berikut paling tepat untuk tindakan placement dalam proses pencucian uang:

a. Pelaku kejahatan memindahkan dan/atau memecah uang hasil kejahatan dari satu
rekening ke /menjadi beberap rekening

b. Pelaku kejahatan memasukkan uang hasil kejahatan ke sistem perbankan
dengan membuka rekening deposito berjangka

32 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia