Page 36 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

b. Statistik Jumlah hasil analisis

c. Metode dalam melakukan analisis
d. Keseluruhan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

Pertanyaan 19.
Dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, pihak-pihak yang

terkait secara langsung adalah:

a. Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan pengatur (Regulator), Ditjen Bea dan
cukai, PPATK, dan Aparat penegak hukum

b. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung
c. DPRD dan Pemerintah Daerah

d. Semua jawaban benar

Pertanyaan 20.
Dalam kegiatan analisis, PPATK dapat:

a. Bekerja sama dalam tukar menukar informasi dengan Financial Intelligence Unit
(FIU) Negara lain .

b. Bekerja sama dalam tukar menukar informasi dengan instansi lain dalam negeri sesuai

ketentuan perundangan yang berlaku.
c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah
Pertanyaan 21.

Dasar hukum kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia adalah
a. UU No. 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

b. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang.
c. UU No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003
d. UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme

Pertanyaan 22.
Termasuk Penyedia Jasa Keuangan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah:

a. Bank, lembaga pembiayaan,perusahaan efek,pengelola reksadana

36 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia