Page 34 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
P. 34
Pertanyaan 14.
Seorang pelaku kejahatan memperoleh kredit dari perusahaan pembiayaan untuk membeli
mobil mewah, kemudian melakukan pelunasan secara cash (tunai) hanya dua bulan setelah
penandatanganan perjanjian kredit yang seharusnya berjalan dua tahun. Usaha yang dilakukan
si pelaku kejahatan ini dapat dikategorikan:
a. Usaha integration
b. Usaha placement yang diikuti dengan integration
c. Usaha placement
d. Usaha layering
Pertanyaan 15.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang saat ini digantikan dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010. Apa bentuk lembaga PPATK?
a. PPATK merupakan lembaga swasta yang didirikan dibawah naungan KPK
b. PPATK merupakan lembaga Negara dibawah Departemen Keuangan dengan tugas
dan wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
c. PPATK merupakan lembaga swasta yang khusus didirikan melalui undang-undang
dengn tugas dan wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang
d. PPATK merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan undang-
undang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI dengan tugas dan
wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Pertanyaan 16.
Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 menetapkan empat jenis laporan yang diterima oleh PPATK dari Pihak Pelapor yaitu :
a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai
(dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara) yang
disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan ,serta Laporan pembawaan Uang tunai
dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 100 juta atau lebih atau
setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi
b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai
(dalam jumlah kumulatif Rp 100 juta atau lebih atau yang nilainya setara) yang
34 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

