Page 34 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
P. 34

Pertanyaan 14.

               Seorang  pelaku  kejahatan  memperoleh  kredit  dari  perusahaan  pembiayaan  untuk  membeli
               mobil mewah, kemudian melakukan pelunasan secara cash (tunai)  hanya dua bulan setelah

               penandatanganan perjanjian kredit yang seharusnya berjalan dua tahun. Usaha yang dilakukan
               si pelaku kejahatan ini dapat dikategorikan:

                   a.  Usaha integration

                   b.  Usaha placement yang diikuti dengan integration
                   c.  Usaha placement

                   d.  Usaha layering
               Pertanyaan 15.

               Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  didirikan berdasarkan amanat

               Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  yang  saat  ini  digantikan  dengan  Undang-undang
               Nomor 8 Tahun 2010. Apa bentuk lembaga PPATK?

                   a.  PPATK merupakan lembaga swasta yang didirikan dibawah naungan KPK
                   b.  PPATK  merupakan  lembaga  Negara  dibawah  Departemen  Keuangan  dengan  tugas

                      dan wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

                   c.  PPATK  merupakan  lembaga  swasta  yang  khusus  didirikan  melalui  undang-undang
                      dengn  tugas  dan  wewenang  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana    pencucian

                      uang
                   d.  PPATK  merupakan  lembaga independen  yang  didirikan  berdasarkan  undang-

                      undang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI dengan tugas dan
                      wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

               Pertanyaan 16.

               Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun
               2010 menetapkan empat jenis laporan yang diterima oleh PPATK dari Pihak Pelapor yaitu :

                   a.  Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai
                      (dalam  jumlah  kumulatif  Rp  500  juta  atau  lebih  atau  yang  nilainya  setara)  yang

                      disampaikan  oleh  Penyedia  Jasa  Keuangan  ,serta  Laporan  pembawaan  Uang  tunai

                      dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 100 juta atau lebih atau
                      setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi

                   b.  Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai
                      (dalam  jumlah  kumulatif  Rp  100  juta  atau  lebih  atau  yang  nilainya  setara)  yang



                    34   Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38