Page 27 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak

pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik KPK
sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan

perundang-undangan.
Proses Pengadilan

1) Pengadilan Umum

melakukan pemeriksaan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak
pidana asal di luar tindak pidana korupsi

2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana

pencucian uang dan tindak pidana korupsi

Pihak terkait lainnya
Berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, perusahaan BUMN dan swasta, maupun

masyarakat luas, menjadi bagian yang saling melengkapi dari sistem anti pencucian
uang di Indonesia.

27 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia