Page 23 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
P. 23
Harta Hasil Tindak Pidana
Harta hasil tindak pidana dalam pengertian formil merupakan harta yang dihasilkan dari suatu
tindak pidana yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang.
Selain harta hasil tindak pidana asal tersebut, harta lain yang dipersamakan dengan harta hasil
tindak pidana menurut UU 8/2010 adalah harta yang patut diduga atau diketahui akan
digunakan atau digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme,
organisasi teroris, ataupun terorisme perorangan.
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang
yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan
tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif.
Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada :
1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal,
b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta
kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan
pada pengenaan sanksi pidana bagi :
a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan
b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaan.
Anti-Tipping-Off
Selain tindak pidana pencucian uang, UU 8/2010 juga mengatur tindak pidana bagi pelaku
yang membocorkan dokumen dan keterangan yang diterima yang berkaitan dengan
pemberantasan pencucian uang, kecuali dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana
undang-undang (anti tipping-off).
23 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
