Page 27 - monitoring Isu 10-17 Januari 2022_portrait

Isu
Isu
Isu
Bangkitkan Ekonomi, #5
#5
#5
Program Prioritas PEN digenjot
Sejak Awal Tahun

Kronologis

(10/1) - Pemerintah telah menetapkan besaran anggaran untuk Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp441,1 triliun. Anggaran tersebut akan fokus
pada tiga klaster, yaitu kesehatan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8
triliun, dan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian,
Airlangga Hartarto, menyampaikan, pemerintah mendorong agar beberapa program
prioritas pada PEN 2022 dapat direalisasikan sejak awal tahun.
Airlangga memaparkan, pada awal 2022, pemerintah akan melakukan front loading
beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini.
Walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah mengikuti dinamika
dan situasi di lapangan. Program pertama yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat
(KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga
Juni 2022. Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan
realisasi KUR, di mana pada 2021 mencapai Rp23,2 triliun per bulan. Sehingga perlu
dilanjutkan pada tahun ini.
Diketahui, Menko Airlangga mengatakan bahwa pada awal 2022 ini pemerintah akan
melakukan front loading beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di
kuartal I dan II tahun ini. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah
mengikuti dinamika dan situasi di lapangan. Program tersebut pertama yaitu subsidi
bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga Juni 2022.
Program kedua yaitu perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-
PKLW) dan percepatan penyalurannya. Program ini untuk 1 juta PKL dan warung yang
masing-masing disalurkan Rp1,2 juta. Pada 2021, program ini berhasil disalurkan 100
persen dalam waktu relatif singkat. Perluasan target sasaran dilakukan dengan
menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrem (PME) di wilayah pesisir di 212
kabupaten/kota, dengan jumlah sekitar 1,76 juta orang. Selanjutnya, program ketiga
adalah insentif skal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan.
Insentif skal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar
Rp0,96 triliun dan realisasinya 100 persen. Kemudian, insentif skal berupa PPnBM
DTP untuk otomotif, di mana pada 2021 alokasi awal Rp3,46 triliun, dinaikkan menjadi
Rp6,58 triliun dan realisasi 100 persen.