Page 28 - monitoring Isu 10-17 Januari 2022_portrait

Isu
Isu
Isu
#5
#5
Bangkitkan Ekonomi, #5
Program Prioritas PEN digenjot
Sejak Awal Tahun

Kronologis

Airlangga menambahkan, program PEN 2022 dirancang dengan mengantisipasi
berbagai kemungkinan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Selain
program yang bersifat regular dan program prioritas, terdapat program pemerintah
yang sifatnya terobosan dan butuh dilakukan percepatan. Pada 2022, bidang
kesehatan yang meliputi program pengendalian COVID-19 dan pemulihan kesehatan
masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. Namun, di saat yang sama, upaya
penguatan program perlindungan masyarakat, yang berfokus pada masyarakat
miskin dan rentan, juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan
kebutuhan dasar.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira,
menyebut, perlu kecepatan untuk merealisasikan anggaran PEN, salah satunya
dengan dukungan integrasi data. Menurut dia, anggaran PEN 2022 yang fokus pada
tiga klaster utama adalah tepat. Alokasi PEN sebaiknya perlu ditambah, karena
melihat pandemi masih menjadi tantangan pada 2022, khususnya dengan adanya
kenaikan kasus varian baru. Begitu juga kesiapan fasilitas kesehatan dan insentif
tenaga kesehatan yang perlu mewaspadai adanya kenaikan lonjakan kasus di
beberapa daerah. Di sisi lain, anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial sangat
diperlukan, bukan saja akibat belum meratanya pemulihan daya beli masyarakat, tapi
karena masih terdapat 19 juta orang pekerja yang terdampak oleh pandemi.
Menurut dia, setidaknya anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial pada 2022
dibutuhkan Rp300 triliun. Bhima juga menyebut, pemerintah dapat menggandeng
Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk optimalisasi realisasi anggaran PEN 2022,
terutama pada tingkat daerah.Bhima memaparkan, dalam dua tahun terakhir,
masalah pendataan menjadi salah satu hal yang menghambat kecepatan realisasi
anggaran. Di samping itu, aturan teknis harus dibuat secara lebih jelas untuk
menghindari revisi yang terlalu sering di level pejabat pelaksana teknis. Untuk itu,
pendampingan dan pembinaan oleh BPK sangat dibutuhkan agar hambatan-
hambatan tersebut dapat terselesaikan.