Page 30 - monitoring Isu 10-17 Januari 2022_portrait

Isu
Isu
Isu
#6
#6
Proyek Satelit Kemhan #6
DIduga Rugikan Negara Hampir Rp1 Triliun

Kronologis

(13/1) Menko Polhukam Mahfud Md menceritakan, oleh pengadilan, negara
diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari
sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum oleh Kementerian
Pertahanan pada tahun 2015. Menurutnya, pemerintah sudah secara intensif
membahas masalah ini dan presiden pun memerintahkan untuk segera
menyelesaikan.
Mahfud menyebut negara tidak akan membiarkan begitu saja kasus tersebut. Mahfud
tidak menyebut detail siapa pejabat yang bertanggung jawab terhadap kontrak itu.
Namun, dari informasi yang didapatkan, pejabat yang dimaksud masih aktif. Ia
menjelaskan, menurut BPKP sejak tahun 2011 pemerintah sudah rasan-rasan tentang
isu ini. Sehingga ia menganggap pelanggaran prosedur pada kasus ini sudah serius.
(13/1) Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, pihaknya dalam beberapa tahun ini
telah melakukan penelitian dan pendalaman dan sekarang sudah hampir
mengerucut. Menurutnya, dalam waktu dekat akan naik penyidikan. Terkait para pihak
yang terlibat, Burhanuddin belum bisa menyebutkannya karena masih terus dilakukan
pendalaman.
Hal yang sama juga pada kerugian negara yang ditimbulkan atas pelanggaran
prosedural proyek Kemhan. BPK dan BPKP akan jadi pihak yang akan merilis berapa
total kerugian negara dari pelanggaran ini.
Sebagai informasi, permasalahan proyek ini berawal ketika Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan
hak pengelolaan slot orbit 123 derajat Bujur Timur guna membangun Satkomhan.
Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti
Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak ini dilakukan kendati
penggunaan Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur dari Kemkominfo baru diterbitkan
pada 29 Januari 2016. Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan
hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.