Page 2 - Jurnal Nani

PERAN PENYULUH SOSIAL DALAM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT
USIA

Mariani
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar
email: mariani.gunawan@gmail.com

ABSTRAK
Penyuluhan adalah sebuah proses pendidikan yang berupaya untuk membantu
masayarakat atau penerima manfaat (beneficaries) meningkatkan kesejahteraan /
kualitas hidup secara menyeluruh. Penyuluh memberikan layanan pada semua
tatanan, baik itu di masyarakat maupun di lembaga. Penyuluh sosial yang secara
khusus memberikan layanan di lembaga sosial Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
memiliki peran vital sebagai pendidik, conselor, penasehat, pembaharu, pembela, dan
fasilitator.

PENDAHULUAN
Jumlah lanjut usia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan tersebut berkorelasi secara positif dengan keberhasilan pembangunan
yang berimplikasi pada perbaikan kualitas hidup penduduk secara umum. Menurut

Suharto (2007) lima faktor pendorong yang mempengaruhi tingkat kemakmuran sosial
ekonomi dan akhrinya mempengaruhi peningkatan jumlah lanjut usia yaitu: teknologi
kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesempatan sosial, dan

stabilitas politik. Kelima faktor ini berkorelasi secara simultan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 1980 usia harapan
hidup penduduk Indonesia adalah 52,2 tahun, meningkat menjadi 59,8 tahun pada

tahun 1990, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 64,5 tahun. Sedangkan jumlah
penduduk lanjut usia pada tahun 1980 sebanyak 7.998.543 jiwa (5,45% dari seluruh
jumlah penduduk), tahun 1990 berjumlah 12.778.121 jiwa (6,29%), dan pada tahun

2000 meningkat menjadi 17.767.709 jiwa (7,97%). Diprediksikan pada tahun 2020 usia
harapan hidup penduduk Indonesia akan mencapai 71,1 tahun dengan jumlah

penduduk lanjut usia diperkirakan 28.822.879 jiwa (11,34%). Jumlah tersebut
menempatkan Indonesia pada urutan keempat populasi lanjut usia terbanyak di dunia
setelah RRC, India, dan Amerika Serikat.

Mencermati kondisi tersebut maka diperlukan sebuah layanan kesejahteraan
sosial yang holistik. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah telah membagi kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam