Page 206 - Panduan Kerja Kepala Sekolah
P. 206

PASAL 5      Lampiran 21 : Sistematika Program Persiapan Akreditasi
 PEMBIAYAAN KEGIATAN

 1.   KEDUA PIHAK menyetujui biaya pengadaan Sarana Kantin sehat Sekolah …………….. ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
 2.   Biaya operasional dan penataan Kantin Sehat Sekolah ……………… ditanggung PIHAK KEDUA.   Sistematika Program :

 PASAL 6        Halaman Judul
 JANGKA WAKTU
                 Kata Pengantar
 1.   Perjanjian kerja sama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak
 masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan cara memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada   Daftar Isi
 pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.
 2.   Apabila Masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir,sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjang belum berakhir, maka kedua     BAB.I PENDAHULUAN
 belah pihak sepakat untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lambat 2 (dua) bulan.
                    A.   Latar Belakang
 PASAL 7
 FORCE MAJEURE      B.   Landasan Hukum

 1.   Yang dimaksud Force Majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan      C.   Tujuan
 adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
 2.   KEDUA BELAH PIHAK dapat menunda dan membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan   BAB II PERENCANAAN
 manusia/ Force majeure, dan harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.
                    A.   Pembentukan Tim
 PASAL 8
 PERSELISIHAN       B.   Identifikasi Hasil akreditasi

 1.   Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk   C.   Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
 menyelesaikan secara Musyawarah.
 2.   Apabila  tidak  tercapai  kata  sepakat  sebagaimana  dimaksud  ayat  1  pasal  ini  maka  KEDUA  BELAH  PIHAk  setuju  untuk      BAB III. PELAKSANAAN
 menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta
 Timur.             A.   Pengisian Instrumen

 PASAL 9            B.   Penyiapan Bahan
 PEMBATALAN PERJANJIAN
                    C.   Pembiayaan
 1.   Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan maka perjanjian ini hanya dapat
 dilakukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK      D.   Petugas Pelaksana
 2.   Apabila karena sesuatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan
 secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga kegiatan penataan Kantin sehat sekolah ………….. dapat   BAB IV. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
 ditanggulangi dan sekolah ………. Tidak dirugikan.
                    A.   Pengawasan
 PASAL 10
 HAL-HAL LAIN       B.   Pelaporan

 1.   Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KEDUA BELAH PIHAK.   Lampiran :
 2.   Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan KEDUA BELAH PIHAK
 dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini.     Hasil EDS
                Rekomendasi Persipan Akreditasi


















                                                                                 195
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211