Page 9 - inovasidaerah

publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan, dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati
berdasarkan pelimpahan wewenang. Kecamatan memiliki peran strategis dalam

mengatasi permasalahan kesehatan. Hal ini dikarenakan Kecamatan memiliki fungsi

pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

Kecamatan. Selama ini fungsi pengkoordinasian dengan berbagai stakeholder belum
berjalan optimal sehingga terjadi permasalahan kesehatan.

Kondisi tersebut diatas mengindikasikan bahwa perlu dilakukan suatu inovasi

manajemen dengan menggerakan berbagai elemen dan berbagai stakeholder dalam
mengatasi permasalahan kesehatan. Jika tidak dilakukan maka ada sejumlah implikasi

negatif yang dapat mengemuka diantaranya derajat kesehatan masyarakat Rumpin akan

rendah, berakibat masa depan pemuda rumpin akan suram. Sehingga dipandang perlu
melakukan langkah-langkah perbaikan atau suatu inovasi melalui Gerakan Bersama

Berantas Masalah Kesehatan (Gebermakes) dengan ruang lingkup sebagai berikut:

(1) Pada saat Pendaftaran Pernikahan dilakukan pemberian vaksin dalam rangka
pencegahan stunting

(2) Pada Masa Kehamilan dilakukan pemeriksaan kehamilan, dukungan asupan gizi bagi

ibu hamil, fasilitasi pembuatan BPJS Kesehatan, mobil siaga persalinan

(3) Pada saat Persalinan dibuatkan akta kelahiran, insentif bagi paraji yang
mengantarkan persalinan ke bidan. Hal ini dalam rangka memotivasi masyarakat

merubah perilaku melakukan persalinan di paraji.

(4) Pada Masa Balita dilakukan vaksinasi/imunisasi serta asupan makanan tambahan

dari APBDes
(5) Pada saat PAUD atau Pendidikan Dasar diberikan pembuatan kartu anak, pembuatan

akta kelahiran (bagi yang belum), dan pembinaan UKS

(6) Melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui : (1)
pembentukan gugus tugas covid-19 tingkat kecamatan, desa, dan RW se-Kecamatan

Rumpin. (2) Menggerakkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan dalam

upaya pencegahan dan penanganan covid-19. (3) pengalokasian anggaran dari