Page 37 - BAB 05

4. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR dan

disahkan pada tanggal 10 agustus 2002. Pada perubahan keempat
ini ysng diamandemen sebanyak 13 pasal, serta 3 pasal aturan

peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan yang meliputi pasal 2 ayat

(1), pasal 6A ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16,

passal 23B, pasl 23D, pasl 24 ayat (3), Bab XIII, pasal 31 ayat (1),
(2), (3), (4), dan (5), pasal 32 ayat (1), dan (2), Bab XIV, pasal 33

ayat (4) dan (5), pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 37 ayat

(1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan peralihan pasal I, II, dan III, Aturan

tambahan pasal I dan I.
Keseluruhan amandemen UUD 1945 itu pada dasarnya meliputi

ketentuan mengenai (a) hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban

warga negara, serta mekanisme hubungannnya dengan negara dan
prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar,

(b) prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta

mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui

pemilihan umum, dan lain-lain, serta (c) format kelembagaan negara
dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem

pertanggungjawaban para pejabatnya. Dengan kata lain, menurut Jimly

Assidiqie,( Sunarso dkk, 2008), apa yang diatur dalam amandemen

pertama sampai dengan amandemen keempat UUD 1945 mencakup
semua hal yang menjadi pokok materi semua UU dasar negara modern

di dunia.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan UUD 1945 ini
membawa kemajuan. Hal ini tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi

tumbuh semakin baik. UUD 1945 hasil amandemen sudah

memeunculkan ketentuan tentang cheks and balances secara lebih
proporsional di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum UUD

NEGARA & KONSTITUSI 119