Page 33 - BAB 05

konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda,

Jerman, dan Prancis.
Kaitannya dengan masalah mengapa perlunya dilakukan

amandemen UUD 1945 adalah karena kehidupan manusia yang

senantiasa berubah, baik perubahan internal masyarakat, seperti

pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri maupun kehidupan
eksternal masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan

hubungan dengan msyarakat lain. Oleh karena itu, konstitusi sebagai

landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.
Kekuasaan Soeharto dianggap telah membelenggu aspirasi

rakyat dan mengecilkan peran lembaga-lembaga politik. Partai politik

tidak berperan, DPR lemah dihadapan eksekutif, sehingga distribusi
kekuasaan menjadi tidak seimbang antara eksekutif, legislatif, dan

yudikatif. Kekuasaan Presiden sangat besar dan perlindungan HAM

sangatlah minim serta mekanisme checks and balances tidak
memadai. Oleh karena itu, tekanan untuk mengamandemen UUD 1945

pun semakin kuat. Walaupun terjadi pro dan kontra, namun

amandemen UUD 1945 tetap dilakukan, tetapi dengan kesepakatan

bahwa bagian Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, tetap
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem

pemerintahan presidensiIl, penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan hal-

hal normatiF dalam bagian penjelasan diangkat ke dalam pasal-pasal.
Perubahan dilakukan dengan cara „adendum‟ yaitu setiap pasal baru

hasil amandemen akan selalu disertai dengan pasal aslinya. Tujuannya

agar konteks historis dapat dilestarikan sehingga masih tetap dapat

terus dipelajari oleh generasi mendatang (Nuruddin Hady, 2010).

NEGARA & KONSTITUSI 115