Page 30 - BAB 05

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya kita kembali ke

UUD 1945.
4) UUD 1945 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966

Negara kesatuan yang merupakan perubahan ketatanegaraan

dari negara serikat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara

1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila,
tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem

kabinet parlementer. Dengan demikian, sistem kabinet parlementer itu

tidak cocok dengan jiwa Pancasila (Sunarso, 2008). Dalam sejarahnya

lembaga konstituante yang diberi tugas menyusun Undang-Undang
Dasar baru pengganti UUDS 1950 tidak berhasil menyelesaikan

tugasnya. Situasi ini kemudian memicu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang

isinya :
1. Menetapkan pembubaran konstituante.

2. Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD

1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dengan ditetapkannya dekrit Presiden tersebut, maka sejak saat

itu UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian UUD 1945

berlaku kembali sampai sekarang. Pada kurun waktu 1959-1966 ini
biasa dikenal dengan istilah Orde Lama (ORLA) yang dipimpin oleh

Presiden Soekarno. Pelaksanaan UUD 1945 pada kurun waktu

kepemimpinan presiden Soekarno adalah beberapa hal yang perlu

dicatat mengenai peyimpangan konstitusi UUD 1945 yaitu:
a. Presiden merangkap kepala negara dan kepala pemerintahan

(penguasa eksekutif dan legislatif).

b. Mengeluarkan UU dalam bentuk penetapan presiden tanpa
persetujuan DPR.

NEGARA & KONSTITUSI 112