Page 27 - BAB 05
P. 27

Khusus  untuk  periode  keempat  berlaku  UUD  1945  dengan

                     pembagian berikut :
                     a. UUD 1945 yang belum diamandemen

                     b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000,

                        tahun 2001, dan tahun 2002) (Winarno, 2008).

                  1) UUD  1945  berlaku  18  Agustus  1945  sampai  27  Desember
                     1949

                        Dalam  kurun  waktu  di  atas  pelaksanaan  UUD  tidak  dapat  di

                  laksanakan dengan baik, karena bangsa indonesia sedang  dalam masa

                  peralihan  kekuasaan,  artinya  dalam  masa  upaya  membela  dan
                  mempertahankan        kemerdekaan       yang     baru    diproklamasikan.

                  Sedangkan  pihak  kolonial  masih  ingin  menjajah  kembali  negara

                  Indonesia.
                        Undang-undang dasar yang berlaku dari tanggal 18  Agustus 1945

                  sampai 27 Desember 1949 memuat ketentuan undang-undang dasar

                  sistem  pemerintahan  Indonesia  bersifat  presidensiil.  Artinya,  para
                  menteri tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif, tetapi hanya

                  bertindak sebagai pembantu presiden. Lebih lanjut, mulai November

                  1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober

                  1945, pengumuman Badan Pekerja 11 November 1945, dan Maklumat
                  Pemerintah tanggal 14 November 1945, tanggung jawab politik terletak

                  di tangan para Menteri. Keadaan ini merupakan awal dari suatu sistem

                  pemerintahan parlementer yang praktis dipertahankan sampai tahun

                  1959, melaui Dekrit Presiden. Jadi, mulai 14 November 1945 sampai 27
                  Desesmber 1949 sistem pemerintahan yang diselenggarakan berlainan

                  dengan  sistem  pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  naskah

                  Undang-Undang Dasar 1945 (Miriam Budihardjo, 2007).



                  NEGARA & KONSTITUSI                                                     109
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32