Page 23 - BAB 05

5. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi

masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai
identitas kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, perasaan bangga,

dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat.

6. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.

7. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.
8. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.

9. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara

ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

10. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan
yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada

organ-organ negara.

11. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan
kebangsaan (identity of nation)

12. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)

H. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Indonesia
Undang-Undang Dasar memegang peranan yang penting bagi

kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah NKRI sendiri,

ketika pemerintah militer Jepang berjanji akan memberikan

kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia melalui Perdana Menteri Koiso
yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah

badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada

tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat
dan Ketua Muda R.P. Soeroso, yang tugasnya menyusun dasar

Indonesia merdeka (Undang-Undang Dasar).

Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945
bersidang dalam dua tahap: pertama, dari tanggal 29 Mei - 1 Juni

NEGARA & KONSTITUSI 105