Page 19 - BAB 05

Pendapat ini sejalan dengan K.C. Wheare yang secara garis besar

membagi konstitusi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi yang semata-
mata berbicara sebagai naskah hukum suatu ketentuan yang mengatur

“the rule of the constitution”, dan konstitusi yang bukan saja mengatur

ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi,

aspirasi, dan cita-cita politik, the statement of idea, pengakuan
kepercayaan, suatu beloofsbelijdenis dari bangsa yang

menciptakannya (Pasha, 2002:69).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005) menjelaskan bahwa ke dalam

konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis,
kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang

menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara itu dan

mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga
negara.

Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu:

1. Die politische verfassung ais gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi
dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan

sosial politik yang nyata dalam masyarakat.

2. Die verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi dilihat dalam arti

yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam
masyarakat.

3. Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam suatu

naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang

berlaku dalam suatu negara (Kusnardi & Ibrahim, 1988:65).
Menurut Winarno (2008) konstitusi dapat diartikan dalam arti luas dan

sempit, sebagai berikut :

1. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar
tertulis dan tidak tertulis.

NEGARA & KONSTITUSI 101